Suara.com - Kepala Unit Pelaksana Tugas Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga menjelaskan alasan para tukang parkir sistem meter di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, belum digaji pemerintah sebesar Rp5,4 juta sebulan. Katanya, ini karena pendapatan pemerintah belum stabil.
"Kenapa di Jalan Sabang kemarin, belum sampai dua kali UMP, emang kita sesuaikan dulu pendapatan. Makanya saya bilang mencapai dua kali UMP tunggu stabil dulu pendapatan," ujar Sunardi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Selain pendapat belum stabil, kata dia, juga karena jumlah juru parkirnya banyak sekali, 40 orang.
"Jukir di Jalan Sabang itu dibutuhkan maksimal 20 orang, tapi jukir sekarang ada 40. Kita jukir itu sudah kebanyakan," kata dia.
Sunardi menjelaskan sebenarnya pemerintah hanya membutuhkan 20 juru parkir, tapi bertambah menjadi 40 orang karena tukang parkir yang lebih lama minta dipekerjakan.
"Ada yang udah lama, 'pak kami pekerjakanlah pak', akhirnya sesuai komitmen, 'ok mau dibayar dulu, ' setuju? setuju. Nanti kita lihat keuangan kita. kalau sudah ter-install se DKI. Contoh jukir yang di Jalan Sabang kan bisa di pindah ke daerah Cakung, ke wilayah mana gitu kan, disesuaikan. Jadi akan tersebar," kata dia.
Gaji dua kali UMP kepada tukang parkir sebelumnya diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Setelah suara.com bertanya ke sebagian tukang parkir, ternyata mereka tidak menerima gaji sebesar itu.
"Ah bohong itu, gaji tukang parkir dua kali UMP. Cuma Rp2,5 juta sebulan, bohong itu," kata seorang tukang parkir yang enggan disebut namanya di Jalan Sabang pada Jumat (6/2/2015).
Berita Terkait
Terpopuler
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Patrick Kluivert Senyum Nih, 3 Sosok Kuat Calon Menpora, Ada Bos Eks Klub Liga 1
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Yusril Bongkar 'Sistem Gila' Pemilu, Modal Jadi Caleg Ternyata Jauh Lebih Gede dari Gajinya
-
Pengamat: Keberanian Dasco Minta Maaf dan Bertemu Mahasiswa jadi Terobosan Baru DPR
-
BPOM Respons Temuan Indomie di Taiwan Mengandung Etilen Oksida, Produk Masih Aman di Indonesia?
-
Kejagung Ungkap Nilai Aset Sitaan Sawit Ilegal Kini Tembus Rp 150 Triliun
-
18 WNI dari Nepal Tiba di Tanah Air Hari Ini, Dipulangkan di Tengah Krisis Politik
-
Di Balik Mundurnya Rahayu Saraswati, Mahfud MD Sebut Ada 'Badai Politik' Menerjang DPR
-
Dugaan Korupsi Tol CMNP Mulai Diusut, Siapa Saja yang Diperiksa Kejagung?
-
Kembali Datangi DPR, ICW Kirim Surat Keberatan 'Tagih' Informasi Soal Pendapatan Anggota Dewan
-
KontraS Ajukan Tiga Tuntutan untuk Tim Investigasi Demo Ricuh Bentukan Prabowo
-
Dicecar KPK soal SK Korupsi Haji, Eks Sekjen Kemenag 'Lempar Bola' ke Dirjen PHU