Suara.com - Presiden Joko Widodo diminta memerintahkan Wakil Kepala Kepolisian Indonesia Badrodin Haiti untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota ICW, Emerson Yuntho mengatakan, perintah itu bisa dilakukan dengan cara meminta polisi memeriksa lagi kewajaran kasus hukum yang menimpa komisioner KPK.
“Kriminalisasi terhadap KPK ini kan merupakan bentuk dari ketidaktegasan Jokowi. Sekarang, dia yang harus memerintahkan Wakapolri untuk menghentikan kriminalisasi kepada KPK. Seperti yang dilakukan Presiden SBY ketika Bibit dan Chandra dijadikan tersangka oleh polisi,” kata Emerson kepada suara.com melalui sambungan telepon, Rabu (18/2/2015).
Emerson mengaku heran dengan pembangkangan yang dilakukan oleh Polri. Kata dia, Jokowi sudah menginstruksikan Polri untuk menghentikan kriminalisasi kepada KPK. Namun, perintah itu diabaikan oleh Polri.
Kemarin, Kepolisian Sulawesi Selatan menetapkan Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga sudah dijadikan tersangka dalam kasus keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi.
Selain menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka, polisi juga dikabarkan telah menetapkan 21 penyidik KPK sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada komisioner dan juga penyidik KPK ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap lembaga antikorupsi tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
-
AS Siapkan Serangan di Selat Hormuz Jika Perundingan Damai dengan Iran Menemui Jalan Buntu
-
35 Personel Gugur Diduga Kelelahan, Rano Karno Janji Perkuat Armada Satpol PP DKI
-
Bedah Persepsi Peradilan Militer Kejam, Pengamat: Kesalahan Kecil Dampaknya Besar
-
Reformasi Setengah Hati: Peneliti Soroti Tren Remiliterisasi dari Era SBY hingga Prabowo
-
Heboh Jalan Anjlok di Sudirman, Bina Marga: Bekas Proyek Pipa Limbah
-
Miskinkan Bandar Ko Erwin, Bareskrim Bidik Pasal TPPU dan Sita Aset Rumah hingga Ruko!
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Seskab Teddy Beberkan Hasil Pertemuan Empat Mata Prabowo-Kapolri, Ini Isinya
-
Studi: Konflik Nuklir Regional Bisa Picu Krisis Iklim Global Bertahun-tahun, Kenapa?