Badrodin Haiti (kanan). (Antara/Sigid Kurniawan)
Pelaksana tugas Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menuding KPK sengaja mengarahkan "meriam" ke Polri sehingga berbuntut konflik antara kedua instansi penegak hukum.
"Memang ada kesengajaan dari KPK ini, istilahnya meriam itu sudah diarahkan ke Mabes Polri. Itu perasaan kami," kata Badrodin ketika memberikan sambutan di acara pertemuan dengan akademisi di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (22/2/2015).
Seperti diketahui, selama ini KPK menangani sejumlah kasus besar yang menyentuh petinggi Polri. Pertama, pengadaan simulator SIM yang telah memenjarakan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Kemudian, kasus terbaru, yakni kasus gratifikasi dan suap yang diduga dilakukan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.
"Memang ada kesengajaan dari KPK ini, istilahnya meriam itu sudah diarahkan ke Mabes Polri. Itu perasaan kami," kata Badrodin ketika memberikan sambutan di acara pertemuan dengan akademisi di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (22/2/2015).
Seperti diketahui, selama ini KPK menangani sejumlah kasus besar yang menyentuh petinggi Polri. Pertama, pengadaan simulator SIM yang telah memenjarakan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Kemudian, kasus terbaru, yakni kasus gratifikasi dan suap yang diduga dilakukan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.
Budi sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, tapi kemudian menang di praperadilan dan status hukum tersebut dicabut lagi.
"Dulu ada kasus-kasus dimana penyidik (KPK) ini ada yang mengkoordinir. Ini gak boleh terjadi," ujarnya.
Badrodin tidak menjelaskan secara gamblang mengenai siapa yang ia maksud mengkoordinir penyidik KPK dalam mengusut kasus petinggi Polri.
Badrodin menekankan bahwa setiap pejabat publik, termasuk Polri dan KPK, memiliki masalah yang bisa dikasuskan secara hukum.
"Artinya setiap orang punya kelemahan, kalau dicari pasti ketemu. Saya mau Polri ini kita perbaiki, saya juga ingin polisi bersih, polisi baik," katanya.
Dalam rangka perbaikan sistem di Polri, Badrodin mengatakan ia pernah berkoordinasi dengan pimpinan KPK, Andan Pandu Praja. Misalnya di sektor rekrutmen akademi polisi yang rentan terjadinya kasus korupsi. Setelah ada koordinasi, katanya, masalah tersebut bisa diperbaiki.
"Saya pernah ajak pak Pandu (pimpinan KPK) ayo perbaiki, apa sistem yang harus diperbaiki. Tidak harus dengan penegakan hukum (mengusut), saya kira pencegahan lebih baik," imbuhnya.
Ke depan, Badrodin berharap semua kalangan masyarakat, khususnya akademisi, untuk turut berpartisipasi dalam memperbaiki Polri.
"Akademisi punya banyak pakar-pakar. Kami juga perlu pakar-pakar di bidang SDM, perlu pakar IT. Nah tenaga itu sangat diperlukan untuk memperbaiki Polri," katanya.
"Dulu ada kasus-kasus dimana penyidik (KPK) ini ada yang mengkoordinir. Ini gak boleh terjadi," ujarnya.
Badrodin tidak menjelaskan secara gamblang mengenai siapa yang ia maksud mengkoordinir penyidik KPK dalam mengusut kasus petinggi Polri.
Badrodin menekankan bahwa setiap pejabat publik, termasuk Polri dan KPK, memiliki masalah yang bisa dikasuskan secara hukum.
"Artinya setiap orang punya kelemahan, kalau dicari pasti ketemu. Saya mau Polri ini kita perbaiki, saya juga ingin polisi bersih, polisi baik," katanya.
Dalam rangka perbaikan sistem di Polri, Badrodin mengatakan ia pernah berkoordinasi dengan pimpinan KPK, Andan Pandu Praja. Misalnya di sektor rekrutmen akademi polisi yang rentan terjadinya kasus korupsi. Setelah ada koordinasi, katanya, masalah tersebut bisa diperbaiki.
"Saya pernah ajak pak Pandu (pimpinan KPK) ayo perbaiki, apa sistem yang harus diperbaiki. Tidak harus dengan penegakan hukum (mengusut), saya kira pencegahan lebih baik," imbuhnya.
Ke depan, Badrodin berharap semua kalangan masyarakat, khususnya akademisi, untuk turut berpartisipasi dalam memperbaiki Polri.
"Akademisi punya banyak pakar-pakar. Kami juga perlu pakar-pakar di bidang SDM, perlu pakar IT. Nah tenaga itu sangat diperlukan untuk memperbaiki Polri," katanya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
Terkini
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun
-
Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
-
Ironi Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Saat Rakyat Meksiko Terhimpit Biaya Hidup
-
Apresiasi Daerah Berprestasi, Mendagri: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil
-
Ada 182 Laporan Dugaan Kekerasan Daycare Little Aresha, Puluhan Orang Tua Siap Tempuh Jalur Hukum
-
Laporan Warga Gambir Bongkar Jaringan Sabu 3 Kota, Polisi Tangkap 3 Tersangka!