Suara.com - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti, Fahmi Habsyi, mengatakan Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dalam mengusulkan calon kepala Badan Intelejen Negara agar tidak memantik gerakan #SaveBIN.
"Jangan kepala BIN yang dipilih Jokowi malah menjadi liabilities bukan aset bagi kepemimpinan Jokowi-Jk di mata publik. Kepala BIN tidak boleh ada beban sejarah seperti layaknya Pak Jokowi. Ketidakcermatan dapat memantik gerakan #Save BIN," kata Habsyi di Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Menurut dia, proses pencalonan kepala Polri yang penuh dinamika harus menjadi catatan Jokowi untuk melihat lebih dalam sosok kepala BIN.
"Jangan sampai Jokowi dicatat sejarah mengembalikan kegelapan masa lalu BIN," ujarnya.
Ia mengatakan saat ini publik masih berharap-harap cemas menunggu sosok kepala BIN yang diajukan Jokowi, apalagi sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai calon kepala lembaga telik sandi itu sudah beredar di masyarakat.
Menurut dia, dalam memutuskan kepala BIN, Jokowi tidak cukup hanya mempertimbangkan pengalaman intelijen calon yang akan diajukan dan dukungan parpol ataupun ormas, namun juga harus mempertimbangkan kemungkinan reaksi publik.
"Harap diingat, jangan membuat publik dan para penggiat masyarakat madani pasang kuda-kuda terhadap kepemimpinan Jokowi," katanya.
Sedangkan untuk rekam jejak calon kepala BIN, kata Habsyi, harus diukur sejauhmana pengalaman profesionalnya, yaitu pernah atau tidak gagal dalam menjalankan suatu operasi intelijen.
"Kegagalan dalam operasi yang pernah terbongkar atau salah prosedur yang justru menimbulkan gejolak dan kekhawatiran publik, itu namanya tidak profesional," katanya.
Menurut dia tantangan BIN ke depan sangat berat karena Indonesia memasuki Pasar Bebas ASEAN. Perbatasan sebagai pintu keluar dan masuk ancaman stabilitas harus menjadi prioritas penanganan.
"Saya cenderung kepala BIN yang memiliki pengalaman intelijen lintas perbatasan yang menguasai hubungan antarnegara serta teritorial," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar