Suara.com - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti, Fahmi Habsyi, mengatakan Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dalam mengusulkan calon kepala Badan Intelejen Negara agar tidak memantik gerakan #SaveBIN.
"Jangan kepala BIN yang dipilih Jokowi malah menjadi liabilities bukan aset bagi kepemimpinan Jokowi-Jk di mata publik. Kepala BIN tidak boleh ada beban sejarah seperti layaknya Pak Jokowi. Ketidakcermatan dapat memantik gerakan #Save BIN," kata Habsyi di Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Menurut dia, proses pencalonan kepala Polri yang penuh dinamika harus menjadi catatan Jokowi untuk melihat lebih dalam sosok kepala BIN.
"Jangan sampai Jokowi dicatat sejarah mengembalikan kegelapan masa lalu BIN," ujarnya.
Ia mengatakan saat ini publik masih berharap-harap cemas menunggu sosok kepala BIN yang diajukan Jokowi, apalagi sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai calon kepala lembaga telik sandi itu sudah beredar di masyarakat.
Menurut dia, dalam memutuskan kepala BIN, Jokowi tidak cukup hanya mempertimbangkan pengalaman intelijen calon yang akan diajukan dan dukungan parpol ataupun ormas, namun juga harus mempertimbangkan kemungkinan reaksi publik.
"Harap diingat, jangan membuat publik dan para penggiat masyarakat madani pasang kuda-kuda terhadap kepemimpinan Jokowi," katanya.
Sedangkan untuk rekam jejak calon kepala BIN, kata Habsyi, harus diukur sejauhmana pengalaman profesionalnya, yaitu pernah atau tidak gagal dalam menjalankan suatu operasi intelijen.
"Kegagalan dalam operasi yang pernah terbongkar atau salah prosedur yang justru menimbulkan gejolak dan kekhawatiran publik, itu namanya tidak profesional," katanya.
Menurut dia tantangan BIN ke depan sangat berat karena Indonesia memasuki Pasar Bebas ASEAN. Perbatasan sebagai pintu keluar dan masuk ancaman stabilitas harus menjadi prioritas penanganan.
"Saya cenderung kepala BIN yang memiliki pengalaman intelijen lintas perbatasan yang menguasai hubungan antarnegara serta teritorial," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Amerika Serikat Siapkan 10.000 Tentara Tambahan Antisipasi Perang Lanjutan Melawan Iran
-
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UBL Memanas, Dosen Terduga Pelaku Laporkan Balik Mahasiswi
-
Walhi Soroti Pertemuan Satgas PKH dengan Gubernur Sherly Tjoanda, Ada Apa?
-
RUU Pemilu Jadi Tarik Ulur: Demokrat Nilai Tak Perlu Buru-Buru, Golkar Minta Segera Dibahas
-
Israel Diserang Jutaan Lebah, Warga Zionis Ketakutan Yakin Itu Kiriman dari Tuhan
-
Perang Bikin Harga-harga Naik, Kaesang Lobi Dubes Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk Pertamina
-
DPM Perdokjasi Resmi Bekerja Sama dengan 13 Asuransi untuk Perkuat Penilaian Klaim
-
Polisi Selidiki Kasus Begal Viral di Gunung Sahari Meski Korban Belum Melapor
-
Kemkomdigi Beberkan 7 Ancaman Digital yang Bisa Rusak Mental Anak: PP Tunas Hadir Untuk Melindungi
-
Bukti Awal Sudah di Kantong! Polda Metro Jaya Siap Usut Skandal Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI