Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap proses rapat hak angket DPRD bisa transparan agar tidak muncul kecurigaan dari berbagai pihak, selain itu agar masyarakat juga bisa mengetahui bagaimana proses sesungguhnya penyampaian APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam waktu dekat, panitia hak angket berencana memanggil Tim 20 yang bertugas menyusun e-budgeting pada APBD.
Juru bicara tim Pansus Hak Angket, Inggard Joshua, bereaksi ketika menanggapi pernyataan Ahok. Ia menegaskan bahwa rapat panitia angket tidak pernah dilakukan secara tertutup.
"Humas pemda itu tiap ada rapat panitia angket dibuka untuk publik untuk umum. Jadi salah besar pernyataan itu," kata politisi Partai Nasional Demokrat, Rabu (11/3/2015).
Sebaliknya, Inggard menilai Ahok sedang memutarbalikkan fakta.
"Coba anda tanya (Ahok) pernah ga rapat ini ditutup untuk umum. Jangan memutarbalikkan fakta. Anda bisa meng-cover itu semua. Ketika dipanggil, gak ada yang ditutupi agar penyidikan transparan terbuka," kata dia.
"Direkam pun gak masalah. Makanya, jangan terus percaya dengan omong orang. Harus memberi perimbangan, bukan untuk menjatuhkan seseorang tapi untuk membuka proses kebenaran. Main buka bukaan saat angket. Supaya jelas potret bangsa kita. Jangan robohkan instigusi," Inggard menambahkan.
Sebelumnya, Ahok mengatakan bahwa dengan adanya tranparansi, diharapkan semuanya bisa berjalan baik.
"Saya harapkan apa yang sudah digembar-gemborkan kita semua bahwa angket untuk membuat semua (permasalahan menjadi) terang benderang ke publik bisa ditunjukkan dengan membuat semua rapat angket terbuka," kata Ahok.
Ahok juga meminta kepada tim hak angket DPRD untuk mengizinkan staf humas Pemerintah Jakarta merekam proses pertemuan-pertemuan terkait angket.
"Tidak ada satu detik pun yang tidak kami rekam dengan kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk (ke ruang rapat). Semoga tim angket mengizinkan (humas DKI merekam rapat) sesuai komitmen transparansi kita semua," katanya.
Berita Terkait
-
APBD DKI 2026 Menyusut, Ini Sektor yang Akan Jadi Fokus Utama
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026
-
Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Hari Ini, DPR: Selamat Menikmati!
-
Ikrar Nusa Bakti Desak Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
-
Roy Suryo Siapkan Gibran Black Paper, Soroti Riwayat Pendidikan hingga Legalitas Ijazah Wapres
-
KPK soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Tekan Biaya Politik, Cegah Korupsi
-
Tabrak Lari di Tambora Tewaskan Dua Orang, Mobil Pelaku Ringsek Ditabrak Kereta
-
Pesepeda Luka Kepala Ditabrak Mobil Listrik di Jalan Sudirman
-
Puncak Musim Hujan, BMKG Minta Warga DIY Waspadai Banjir dan Longsor
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
-
Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
-
Kasus Anak Bunuh Ibu di Medan, Kemen PPPA Pastikan Hak dan Pendidikan Anak Tetap Terpenuhi