Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap proses rapat hak angket DPRD bisa transparan agar tidak muncul kecurigaan dari berbagai pihak, selain itu agar masyarakat juga bisa mengetahui bagaimana proses sesungguhnya penyampaian APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam waktu dekat, panitia hak angket berencana memanggil Tim 20 yang bertugas menyusun e-budgeting pada APBD.
Juru bicara tim Pansus Hak Angket, Inggard Joshua, bereaksi ketika menanggapi pernyataan Ahok. Ia menegaskan bahwa rapat panitia angket tidak pernah dilakukan secara tertutup.
"Humas pemda itu tiap ada rapat panitia angket dibuka untuk publik untuk umum. Jadi salah besar pernyataan itu," kata politisi Partai Nasional Demokrat, Rabu (11/3/2015).
Sebaliknya, Inggard menilai Ahok sedang memutarbalikkan fakta.
"Coba anda tanya (Ahok) pernah ga rapat ini ditutup untuk umum. Jangan memutarbalikkan fakta. Anda bisa meng-cover itu semua. Ketika dipanggil, gak ada yang ditutupi agar penyidikan transparan terbuka," kata dia.
"Direkam pun gak masalah. Makanya, jangan terus percaya dengan omong orang. Harus memberi perimbangan, bukan untuk menjatuhkan seseorang tapi untuk membuka proses kebenaran. Main buka bukaan saat angket. Supaya jelas potret bangsa kita. Jangan robohkan instigusi," Inggard menambahkan.
Sebelumnya, Ahok mengatakan bahwa dengan adanya tranparansi, diharapkan semuanya bisa berjalan baik.
"Saya harapkan apa yang sudah digembar-gemborkan kita semua bahwa angket untuk membuat semua (permasalahan menjadi) terang benderang ke publik bisa ditunjukkan dengan membuat semua rapat angket terbuka," kata Ahok.
Ahok juga meminta kepada tim hak angket DPRD untuk mengizinkan staf humas Pemerintah Jakarta merekam proses pertemuan-pertemuan terkait angket.
"Tidak ada satu detik pun yang tidak kami rekam dengan kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk (ke ruang rapat). Semoga tim angket mengizinkan (humas DKI merekam rapat) sesuai komitmen transparansi kita semua," katanya.
Berita Terkait
-
Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026
-
Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Rp14,6 Triliun APBD DKI 'Tidur' di Bank, Anggota DPRD Curiga: Ada Apa?
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 5 Pilihan HP Snapdragon Murah RAM Besar, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi
-
Muhammad Rullyandi Sebut Polri Harus Lepas dari Politik Praktis, Menuju Paradigma Baru!
-
Hari Pertama Operasi Zebra 2025, Akal-akalan Tutup Plat Pakai Tisu Demi Hindari ETLE
-
Anak Legislator di Sulsel Kelola 41 SPPG, Kepala BGN Tak Mau Menindak: Mereka Pahlawan
-
Guru Sempat Cium Bau Bangkai di Menu Ayam, BGN Tutup Sementara SPPG di Bogor
-
KPK Akui Belum Endus Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Pengadaan Jalan Sumut
-
Luncurkan Kampanye Makan Bergizi Hak Anak Indonesia, BGN: Akses Gizi Bukan Bantuan
-
Bertemu di Istana, Ini yang Dibas Presiden Prabowo dan Dasco
-
Poin Pembahasan Penting Prabowo-Dasco di Istana, 4 Program Strategis Dikebut Demi Rakyat
-
Dituduh Punya Ijazah Doktor Palsu, Arsul Sani Tak akan Lapor Balik: Kalau MK kan Nggak Bisa