Suara.com - Konsultan sistem e-budgeting Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Gagat Wahono mengaku tidak mendapat bayaran dalam membuat aplikasi e-budgeting-nya. e-budgeting itu digunakan Pemprov DKI dalam menyusun APBD DKI 2015.
"Sistemnya tidak dibayar. Tapi kami dikasih honor oleh pemprov," ujar Gagat di rapat DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/3/2015).
"Kami diundang. Prakarsa dari BPKAD dan ada tim TAPD yang datang ke Surabaya dan sama teman-teman Pemda Surabaya dikenalkan ke saya. Itu akhir 2013," tambah Gagat.
Ketika memberikan keterangan, Gagat juga membantah menawarkan sistemnya itu kepada Pemerintah Jakarta. Gagat beserta empat rekanya yang lain memang orang di balik sistem e-budgeting Pemkot Surabaya, Jawa Timur. Di sana Gagat mengaku merasakan direpotkan menerapkan sistem e-budgeting di Jakarta dibandingkan Surabaya.
"Ketika diundang ke DKI, luar biasa. Tidak ada daerah yang punya SKPD ratusan kecuali DKI. Jadi kami perlu penyesuaian yang cukup signifikan. Besaran anggaran DKI di atas 70 triliun. Besar sekali. Itu perbedaannya," kata dia ketika menjawab pertanyaan anggota dewan.
Gagat juga diminta menjelaskan sistem e-budgeting yang kini sedang menjadi topik pembicaraan antara legislatif dengan eksekutif. Dia menegaskan, sistem e-budgeting yang ditawarkannya adalah semata untuk mempermudah pengawasan dan belanja agar tepat sasaran.
"Sistem e-budgeting ini tools (alat) saja, alat untuk susun RAPBD. Perbedaan terkait pola input RKA (Rencana Kerja Anggaran) Konsep utamanya di situ. Sistem lama manual input RKA-nya. Dengan e-budgeting, seperti orang beli online," jelas dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi