Suara.com - Guru Besar Hukum Asia dan Direktur Pusat Hukum Indonesia Universitas Melbourne, Tim Lindsey, mengatakan bahwa Presiden Indonesia Jokowi Widodo (Jokowi) tetap akan mengeksekusi mati dua warga negara Australia, Andrew Chan Miuran Sukumaran.
Jokowi, kata Lindsey, membutuhkan sekutu politik untuk mengejar agenda antikorupsi, sehingga tidak akan memberikan grasi kepada duo "Bali Nine".
"Jokowi memiliki agenda membebaskan ratusan juta orang dari kemiskinan. Dia juga akan mengakhiri korupsi. Jadi, saat ini Pemerintahan Jokowi tengah berjuang. Dia butuh koalisi untuk meluruskan perjuangannya. Untuk itu dia tidak akan memberikan grasi," kata Lindsey, seperti dikutip dari laman news.com.au
"Pekerjaan Jokowi dikecam pada enam bulan pertama. Kecaman pertama karena kabinetnya diisi oleh orang-orang politik. Padahal saat kampanye dia menegaskan kalau kabinetnya akan diisi oleh profesiona," Tim menerangkan.
Selanjutnya, Jokowi juga dikecam karena konflik KPK dan Polri. "Masyarakat Indonesia khawatir kalau presidennya tidak mampu mengatasi korupsi," Tim menjelaskan.
"Jadi dia adalah presiden yang berada di antara kepungan politik. Pemerintahannya dipandang mengecewakan. Karena itu, dengan tidak memberikan grasi, Jokowi mengharapkan dukungan politik. Apalagi, kasus hukuman mati ini juga dipantau oleh seluruh masyarakat Indonesia," paparnya.
"Saat ini, semua orang Indonesia tahu siapa Andrew Chan dan Miuran Sukumaran. Jadi Jokowi akan melakukan tindakan yang tidak mengecewakan rakyatnya. Dia lebih peduli soal itu, daripada persepsi dan tekanan internasional," tuturnya.
Berita Terkait
-
Bukan Dalang, tapi Jadi Tumbal? Drama Jeratan Hukum untuk ABK Fandi Ramadhan
-
ABK Fandi Ramadhan Terancam Hukuman Mati, Skenario Mafia atau Kejahatan Sadar?
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Jokowi Lempar Bola Panas, Mungkinkah KPK Kembali Sakti?
-
Eros Djarot: Indonesia Terjebak Lingkaran Setan, Fondasi Bangsa Bobrok!
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Status Hukum Masih Dikaji, Bareskrim Pertimbangkan Sidang Adat Toraja dalam Kasus Pandji
-
LPDP Masih Hitung Nilai Pengembalian Dana Beasiswa Alumni AP Suami Dwi Sasetyaningtyas
-
Pegawai Rental yang Aniaya Petugas SPBU Resmi Jadi Tersangka: Positif Sabu!
-
Di Hadapan Raja Yordania, Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Perdamaian di Palestina
-
PDIP Soroti Rencana Impor 105.000 Mobil Pickup dari India: Jangan Rugikan Pabrikan Dalam Negeri
-
Sopir Toyota Calya Ugal-Ugalan di Jakarta Diamankan, Polisi Tunggu Hasil Tes Urine
-
Warga Jakarta dengan Luas Rumah di Bawah 70 Meter Bisa Dapat Toren Gratis dari PAM JAYA
-
Betawi di Era Digital: Pemuda Diminta Jadi Garda Depan Pelestarian Budaya
-
Dari Gerakan Non Blok ke Aliansi Amerika, Indonesia Tak Lagi Bebas Aktif Gegara ART dan BoP?
-
KPK Periksa Sekjen Kemnaker Terkait Kasus Pemerasan Sertifikasi K3