Suara.com - Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop adalah sosok yang amat getol memperjuangkan pembatalan eksekusi hukuman mati atas dua warganya, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, yang dipidana mati atas kasus penyelundupan heroin 8,2 kg ke Indonesia.
Belakangan terungkap, selain menawarkan pertukaran tahanan kepada Indonesia, Bishop juga menawarkan sesuatu yang lain.
Bishop menyatakan, pemerintah Australia siap menanggung biaya hidup dua gembong narkoba yang kerap disebut duo Bali Nine itu jika hukuman mati mereka diganti dengan hukuman seumur hidup. Tawaran itu tertuang dalam sepucuk surat yang disampaikan kepada Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, pada tanggal 5 Maret lalu.
Lewat surat yang dimulai dengan sapaan "My Dear Retno" itu, Bishop menawarkan pertukaran Myuran dan Andrew dengan tiga tahanan narkoba asal Indonesia yang menyelundupkan 390 kilogram heroin ke Australia, 47 kali lebih banyak dari jumlah heroin yang diselundupkan duo Bali Nine.
"Sebagaimana telah dibicarakan, Pemerintah Australia akan mempersiapkan dana untuk membayar biaya hukuman seumur hidup bagi Tuan Chan dan Tuan Sukumaran, jika pertukaran tahanan tidak mungkin dilakukan," tulis Bishop dalam surat tersebut.
"Mayoritas masyarakat Australia amat mendukung upaya pemerintah untuk memohon pengampunan bagi Tuan Chan dan Tuan Sukumaran," lanjutnya.
"Kami tidak ingin eksekusi mati terhadap mereka mengganggu ikatan kuat yang sudah kita bina selama bertahun-tahun," ujar Bishop.
Menlu Retno Marsudi, dalam surat balasan tertanggal 8 Maret 2015, menolak mentah-mentah tawaran pertukaran tahanan. Kendati demikian, Retno tidak mengomentari soal tawaran menanggung biaya hidup duo Bali Nine jika hukumannya diganti dengan hukuman seumur hidup.
"Izinkan saya untuk menegaskan kembali bahwa tidak ada dasar hukum dalam undang-undang Indonesia yang mengatur soal pertukaran tahanan," tegas Retno.
Dalam surat itu, Bishop juga mengatakan, eksekusi mati seharusnya dibatalkan lantaran adanya dugaan suap hakim dalam pengadilan kedua terpidana mati.
"Ini adalah tuduhan serius dan saya meminta agar pemerintahan Anda mematuhi proses hukum dan menunda persiapan pelaksanaan eksekusi," ujar Bishop.
Bishop mengatakan, Komisi Yudisial telah meminta pernyataan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tentang dugaan suap itu. (Dailymail)
Berita Terkait
-
Sadis dan Terencana: 7 Fakta Pengeroyokan Pelajar di Bantul, Motif Geng hingga Ancaman Hukuman Mati
-
'Mirip Nazi!' Wakil Ketua MPR Kecam Keras UU Hukuman Mati Israel bagi Tawanan Palestina
-
DPR Kecam UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina, Disebut Langkah Menuju Genosida
-
PBB Minta Israel Batalkan UU Hukuman Mati Warga Palestina
-
DPR Israel Sahkan RUU Bisa Hukum Mati Langsung Warga Palestina
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat
-
Peneliti UGM: 60 Persen Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal, Perlindungan Masih Lemah