Suara.com - Partai Golkar kubu Agung Laksono menegaskan Fraksi Golkar di DPR tidak akan menggunakan hak angket terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional di Jakarta.
"Saya pastikan dari Golkar tidak ada hak angket untuk Menkumham (Yasonna Laoly). Karena saya sudah sampaikan kepada Bamsoet (Bambang Soesatyo) sebagai inisiator balik arah," kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional di Jakarta Leo Nababan di gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2015).
Tadi pagi, Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas di Bali Bambang Soesatyo mengatakan bahwa ada lima keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan para pimpinan DPD tingkat I di rumah Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie, semalam. Satu di antaranya DPD I dan DPD II mendesak Fraksi Partai Golkar DPR menggunakan hak angket bersama anggota fraksi di bawah Koalisi Merah Putih dan Fraksi Partai Demokrat. Hak angket untuk menyelidiki keputusan Yasonna yang mengesahkan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Mereka menilai Yasonna sudah mengintervensi masalah diinternal Golkar.
Leo mengajak Bambang mematuhi kebijakan Agung Laksono sebagai ketua umum yang sudah diakui oleh pemerintah.
"Mari kita (kubu Ical) sadar, pimpinan sekarang sudah berubah. Anda taat hukum, balik arah atau kita PAW (pergantian antar waktu)," katanya.
Leo mengatakan pihaknya telah mematuhi perintah Mahakamah Partai untuk mengakomodir kader pendukung Aburizal dengan memasukkan mereka ke kepengurusan partai. Dengan penambahan jumlah pengurus dari kubu Aburizal, kini total pengurus ada 377 orang.
"Ini menandakan bahwa kami sudah melaksanakan perintah amar dari MPG, yang mengatakan bahwa mengakomodir seberang sana (Kubu Aburizal). Untuk itu kami katakan dengan tegas, kami serahkan secara formal, resmi. Dan kita menunggu pengesahan DPP Partai Golkar," katanya.
Leo mengungkapkan hingga hari ini sudah ada sekitar 35 pendukung Aburizal yang sudah bergabung ke kubu Agung Laksono.
"(Kader Golkar dari kubu Aburizal) 35 lebih ada, inisiatif sendiri datang ke Pak Agung. Kita semua basudara (bersaudara)," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?