Suara.com - Partai Golkar kubu Agung Laksono menegaskan Fraksi Golkar di DPR tidak akan menggunakan hak angket terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional di Jakarta.
"Saya pastikan dari Golkar tidak ada hak angket untuk Menkumham (Yasonna Laoly). Karena saya sudah sampaikan kepada Bamsoet (Bambang Soesatyo) sebagai inisiator balik arah," kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional di Jakarta Leo Nababan di gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2015).
Tadi pagi, Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas di Bali Bambang Soesatyo mengatakan bahwa ada lima keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan para pimpinan DPD tingkat I di rumah Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie, semalam. Satu di antaranya DPD I dan DPD II mendesak Fraksi Partai Golkar DPR menggunakan hak angket bersama anggota fraksi di bawah Koalisi Merah Putih dan Fraksi Partai Demokrat. Hak angket untuk menyelidiki keputusan Yasonna yang mengesahkan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Mereka menilai Yasonna sudah mengintervensi masalah diinternal Golkar.
Leo mengajak Bambang mematuhi kebijakan Agung Laksono sebagai ketua umum yang sudah diakui oleh pemerintah.
"Mari kita (kubu Ical) sadar, pimpinan sekarang sudah berubah. Anda taat hukum, balik arah atau kita PAW (pergantian antar waktu)," katanya.
Leo mengatakan pihaknya telah mematuhi perintah Mahakamah Partai untuk mengakomodir kader pendukung Aburizal dengan memasukkan mereka ke kepengurusan partai. Dengan penambahan jumlah pengurus dari kubu Aburizal, kini total pengurus ada 377 orang.
"Ini menandakan bahwa kami sudah melaksanakan perintah amar dari MPG, yang mengatakan bahwa mengakomodir seberang sana (Kubu Aburizal). Untuk itu kami katakan dengan tegas, kami serahkan secara formal, resmi. Dan kita menunggu pengesahan DPP Partai Golkar," katanya.
Leo mengungkapkan hingga hari ini sudah ada sekitar 35 pendukung Aburizal yang sudah bergabung ke kubu Agung Laksono.
"(Kader Golkar dari kubu Aburizal) 35 lebih ada, inisiatif sendiri datang ke Pak Agung. Kita semua basudara (bersaudara)," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama
-
Cinta Segitiga Berdarah di Cilincing: Pemuda 19 Tahun Tewas Ditusuk Mantan Pacar Kekasih!
-
Segera Diadili Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Sidang Kopda FH dan Serka N Bakal Digelar Terbuka
-
Tragedi Rumah Tangga di Cakung: Suami Bakar Istri dan Kontrakan Ditangkap Usai Kabur 3 Hari
-
Tawuran Antar Remaja di Palmerah Pecah, Dua Kantor RW Rusak Akibat Sambitan Batu
-
Gugatan Ijazah Gibran: Tuntutan Mundur Dijawab Peringatan 'Kisruh Ruang Politik
-
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu, Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Kisah Pilu Guru Agama di Usia Senja, 21 Tahun Dedikasi Dibalas Kontrak Paruh Waktu
-
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu usai Viral Mau 'Rampok Uang Negara': Tak Bisa Dimaafkan!