Suara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, yang juga merupakan ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menuding kalau DPRD tak siap membahas hasil evaluasi APBD 2015 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dia menduga, alasan pembatalan pembahasan karena ada yang tak beres dalam persiapan para Anggota DPRD Jakarta yang hingga kini ngotot menggulirkan Hak Angket terhadap Gubernur Jakarta Basuki Purnama (Ahok).
"Ya nggak ada masalah, mungkin mereka belum rapat internal, mereka minta printout-nya nanti kita berikan. Kita sudah siap, artinya kita sudah siap," ujar Saefullah usai menghadiri rapat dengan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).
"Tadi kan kelihatan (DPRD tidak siap)," kata Saefullah lagi saat ditanya soal alasan pembatalan.
Setelah pertemuan batal, keduanya tengah menggelar rapat-rapat internal, tak hanya DPRD, pemprov DKI Juga mengaku akan menggelar pertemuan tertutup.
"Mungkin akan ada rapat internal dulu DPRD, hari ini kita juga akan rapat internal. Besok dilanjutkan, fokus pada evaluasi dari evaluasi Kemendagri saja," tegas dia.
Sebelumnya, ketua Banggar yang juga ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Mursadi menerangkan penundaan pembahasan ini dikarenakan DPRD belum menerima hasil evaluasi dari Kemendagri. Namun hal itu dibantah oleh Saefullah.
"Sebenarnya kan sudah ada ditayangkan di beritajakarta, dan jakarta.go.id. Dikemendagri juga sudah ada di tangan mereka. Itu aja," ujarnya.
Saefullah melanjutkan, pihaknya kini tengah mempersiapkan printout RAPBD yang diminta oleh DPRD. Dari 6.600 halaman ada 114 yang dikoreksi Kemendagri nantinya juga akan diberikan kepada anggota dewan.
"Ya kita siap semua. Termasuk amanat dari suat kemendagri bahwa kita harus membahas evaluasi itu. Ada 114 halaman. Kita sudah siap untuk dibahas," tutup Saefullah. (sj)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
Terkini
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional