Suara.com - Partai Nasdem tidak mendukung wacana sejumlah parpol agar Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Anggota DPR dari Partai Nasdem, Johnny Plate mengatakan, kewenangan untuk mengganti menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
Selain itu, kata dia, parpol sama sekali tidak punya kewenangan untuk meminta Presiden merombak kabinet.
“Masa pemerintahan kan baru sekitar 6 bulan, buat apa harus dilakukan perombakan kabinet. Kalau memang ada menteri yang tidak perform, parpol bisa kasih masukan dan bukan meminta menteri itu diganti.
Lagipula, parpol tidak bisa meminta Presiden untuk mengganti menteri karena itu merupakan hak prerogatif Presiden,” kata Johny ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Rabu (18/3/2015).
Sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan mendesak Presiden Jokowi untuk mengganti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keputusannya dalam menyelesaikan konfik di dua parpol itu.
Yasonna memenangkan kubu Agung Laksono serta tidak mengakui kepengurusan kubu Aburizal Bakrie dalam konflik di Partai Golkar. Sedangkan untuk konflik yang terjadi di PPP, Yasonna mengakui kepengurusan Romahurmuziy dan tidak mengakui kepengurusan kubu Djan Faridz.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT