Suara.com - Partai Nasdem tidak mendukung wacana sejumlah parpol agar Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Anggota DPR dari Partai Nasdem, Johnny Plate mengatakan, kewenangan untuk mengganti menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
Selain itu, kata dia, parpol sama sekali tidak punya kewenangan untuk meminta Presiden merombak kabinet.
“Masa pemerintahan kan baru sekitar 6 bulan, buat apa harus dilakukan perombakan kabinet. Kalau memang ada menteri yang tidak perform, parpol bisa kasih masukan dan bukan meminta menteri itu diganti.
Lagipula, parpol tidak bisa meminta Presiden untuk mengganti menteri karena itu merupakan hak prerogatif Presiden,” kata Johny ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Rabu (18/3/2015).
Sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan mendesak Presiden Jokowi untuk mengganti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keputusannya dalam menyelesaikan konfik di dua parpol itu.
Yasonna memenangkan kubu Agung Laksono serta tidak mengakui kepengurusan kubu Aburizal Bakrie dalam konflik di Partai Golkar. Sedangkan untuk konflik yang terjadi di PPP, Yasonna mengakui kepengurusan Romahurmuziy dan tidak mengakui kepengurusan kubu Djan Faridz.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!