Suara.com - Partai Nasdem tidak mendukung wacana sejumlah parpol agar Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Anggota DPR dari Partai Nasdem, Johnny Plate mengatakan, kewenangan untuk mengganti menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
Selain itu, kata dia, parpol sama sekali tidak punya kewenangan untuk meminta Presiden merombak kabinet.
“Masa pemerintahan kan baru sekitar 6 bulan, buat apa harus dilakukan perombakan kabinet. Kalau memang ada menteri yang tidak perform, parpol bisa kasih masukan dan bukan meminta menteri itu diganti.
Lagipula, parpol tidak bisa meminta Presiden untuk mengganti menteri karena itu merupakan hak prerogatif Presiden,” kata Johny ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Rabu (18/3/2015).
Sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan mendesak Presiden Jokowi untuk mengganti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keputusannya dalam menyelesaikan konfik di dua parpol itu.
Yasonna memenangkan kubu Agung Laksono serta tidak mengakui kepengurusan kubu Aburizal Bakrie dalam konflik di Partai Golkar. Sedangkan untuk konflik yang terjadi di PPP, Yasonna mengakui kepengurusan Romahurmuziy dan tidak mengakui kepengurusan kubu Djan Faridz.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya
-
Momen Roy Suryo Walk Out dari Audiensi Reformasi Polri, Sentil Otto Hasibuan: Harusnya Tahu Diri
-
Deteksi Dini Bahaya Tersembunyi, Cek Kesehatan Gratis Tekan Ledakan Kasus Gagal Ginjal
-
Wamendagri Wiyagus: Kemendagri Dukung Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan Selaras Pembangunan