Suara.com - Hari ini, Jumat (20/3/2015), merupakan hari terakhir yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan APBD 2015. Tapi, proses politik dan hukum masih berjalan, DPRD juga belum kompak dengan pemerintah.
Karena itu, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto pun angkat suara. Wiranto menyarankan kedua belah pihak untuk menerapkan konsep "tabayun" yakni jalan mencari kebenaran dan kemudian islah.
"Saya mendorong kedua belah pihak serta pihak lainnya untuk masuk dalam konsep tabayun, mencari kebenaran dan kemudian islah untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan rakyat, dengan tetap menghormati proses hukum," kata mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) itu di kantor DPP Hanura, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015).
Mantan Menkopolhukam itu juga menyarankan kepada kedua belah untuk mengesampingkan ego sektoral dalam menyelesaikan masalah APBD.
Wiranto mengingatkan Gubernur maupun DPRD sama-sama dipilih oleh rakyat. Karena itu, mereka bekerja untuk kepentingan rakyat.
"Rakyat dirugikan dengan masalah ini, saya minta kedua belah pihak jangan hanya mementingkan egonya masing-masing dalam mencari solusi masalah ini," kata Wiranto.
Wiranto juga mengingatkan masalah yang terjadi di Jakarta saat ini bukan merupakan masalah pribadi, melainkan masalah yang terkait dengan pengabdian dan tanggung jawab kepada masyarakat.
"Ini bukan masalah pribadi, antara Ahok dan DPRD, bukan masalah harga diri atau martabat, maka pertimbangan-pertimbangan lainnya tidak boleh diutamakan selain rakyat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar