Suara.com - Konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan institusi legislatif DKI yang terus berlanjut membawa dampak terhadap APBD 2015. Akibat kisruh itu, Pemprov DKI terpaksa menggunakan lagi APBD 2014 karena APBD 2015 gagal disahkan.
Koordinator Forum Masyarakat Pemerhati Parlemen Indonesia(Formappi) Sebastian Salang menengarai dasar penolakan DPRD terhadap RAPBD tahun 2015 karena anggota dewan takut kehilangan rezeki sampingan.
"Kepentingan DPRD ketika RAPBD dipersoalkan Ahok, dan mereka menolak RAPBD yang diserahkan Ahok ya, akan banyak anggota DPRD yang kehilangan rezeki dari apa yang mereka rencanakan," kata Sebastian di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(21/3/2015).
Sebastian mengatakan, penolakan DPRD untuk mengesahkan APBD 2015 justru merugikan rakyat. Karena, rencana pembangunan yang ada di tahun 2015 dipastikan ada yang tidak terealisasi.
"Sebenarnya yang paling rugi adalah rakyat, karena anggarannya dipastikan berkurang, tetapi Ahok juga tidak bisa merealisasikan rencananya, karena angaran yang dilakukan bukan yang dia inginkan," ujar Sebastian.
Seperti diketahui, konflik Gubernur DKI Jakrta, Basuki Tjahja Purnam alias Ahok dengan DPRD berawal dari tida diserahkannya draft RAPBD Tahun 2015 yang sudah dibahas bersama DPR. Hal iti dilakukan Ahok karena dinilai ada sejumlah dana siluman yamg diselipkan berdasarkan hitungan e-budgeting.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri