Pakai Anggaran Rp72,9 Triliun, Ahok: Sudah Kelebihan Duit Malah

Suara.com - DPRD DKI Jakarta telah memutuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kembali menggunakan APBD 2014 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dengan pagu anggaran Rp72,9 triliun.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak terlihat khawatir sedikit pun, termasuk di tengah polemik antara dirinya dengan DPRD yang hingga kini masih terus berjalan. Bahkan juga soal anggaran yang bisa digunakan Pemprov kini lebih kecil dibandingkan APBD 2015 yang total senilai Rp73,08 triliun, Ahok tak tampak khawatir.

Lantas, bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta mengurangi anggaran agar dapat menjalankan seluruh program dan layanan kepada masyarakat, meski harus kembali menggunakan APBD tahun sebelumnya? Ahok pun menjawabnya dengan ringan dan sederhana.

"Gampang itu. Tinggal kita potong-potong pemeliharaan, ATK (alat tulis kantor), termasuk dinas (ke) luar negeri segala macam, kita udah dapet Rp1,2 triliun. Kelebihan duit malahan," ujar Ahok, saat di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu bahkan menegaskan, dengan adanya polemik APBD di DKI, maka justru anggaran yang akan dikeluarkan bakal lebih efisien. Dia pun menuding bahwa sebelumnya sudah banyak permainan anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Nambah. Saya bilangin, itu nambah duit. Karena apa? Karena di SKPD itu juga ada oknum SKPD main nyolong. Contoh, rehab gedung. Gimana cara oknum SKPD nyuri rehab gedung? Main dengan konsultan mungkin, ya," kata Ahok.

"Gimana cara nyolongnya? Jumlah hari kerja orang swasta seminggu, dia bikinnya 3 bulan. Swasta kerja 10 orang, dia laporin 60 orang. Itu nyolongnya begitu. Terus alat yang dipakai batu swasta, lima kubik dia (bilang) tujuh. Nyolong. Saya tau kok. Makanya proyek-proyek pemerintah itu semua mahal," tambah Ahok.

Kini, dengan sistem e-budgeting yang kerap digembor-gemborkannya agar keuangan DKI Jakarta lebih transparan, Ahok mengklaim akan jadi salah satu kesempatan untuk menyisir siapa saja para oknum di DKI yang bermain.

"Nah, makanya ini kesempatan kita sisir. Kalau kemarin, kita susah sisir nih. Dan oknum SKPD juga nakal. Misal, bikin separator busway tinggal beli aja, dia pikir gak ada untung nih. Dia gak mau, (lantas) seolah-olah yang nyoret DPRD. Yang dia mau, ada untung. (Maka) Dia suruh masukin. Nah, itu yang terjadi," papar Ahok lagi.

"Begitu keluar ke sana, ke Mendagri, (ternyata) beda. Maka tahun 2015, begitu saya pake e-budgeting kan gak bisa sembarang ngisi lagi," tandas mantan politisi Golkar dan Gerindra itu.