Suara.com - Panglima Kodam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim mengatakan, pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang melarang warga negara Indonesia (WNI) ke wilayah konflik, sebagai salah satu upaya agar ISIS tidak berkembang di Tanah Air.
"Menurut kami, Perppu itu perlu. Karena fakta di lapangan, mereka yang berangkat keluar negeri dengan tujuan daerah konflik tidak akan menyelesaikan persoalan, akan tetapi menjadi beban," kata Pangdam, dalam acara silaturahmi bersama alim ulama dan kepala dinas pendidikan se-wilayah Korem 061/Suryakancana, di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/3/2015).
Dedi mengatakan, peran Imigrasi untuk membatasi pergerakan masyarakat Indonesia ke luar negeri juga selama ini terbatas. Sehingga menurutnya, diperlukan aturan yang tegas untuk melindungi masyarakat dari gerakan-gerakan radikal seperti ISIS.
"Usulan ini baru kami sampaikan dalam saran-saran saja di setiap pertemuan, belum mengajukan langsung ke pemerintah," tuturnya.
Menurut Pangdam Siliwangi lagi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar gerakan radikal ISIS tidak berkembang di Tanah Air. Salah satu contohnya adalah WNI yang bergabung dengan ISIS lalu pulang kembali ke rumahnya, harus tidak diperbolehkan menyebarkan faham tersebut.
"Harus jadi perhatian pemerintah, agar mereka tidak menyebarluaskan faham tersebut. Di sini peran warga juga dituntut untuk mengawasi dan melihat apakah ada penyimpangan yang terjadi di lingkungannya. Bila ada yang aneh-aneh, segera proses sesuai aturan hukum yang berlaku," katanya.
Upaya berikutnya menurut Dedi, adalah memberikan keyakinan kepada masyarakat luas bahwa Indonesia lebih baik dan aman daripada Irak dan Suriah. Pemerintah juga perlu memperkuat jati diri bangsa melalui cinta Tanah Air dan bela negara, sekaligus membudayakan lapor cepat kepada aparat wilayah apabila ada sekelompok orang yang mencurigakan.
"Mempedomani dan menghayati Pancasila secara utuh untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, menghindari rasis, anarkis, dengan berperilaku hidup sehat serta tidak mengonsumsi narkoba maupun minuman keras," lanjutnya memaparkan beberapa langkah lainnya.
Dikatakan Pangdam, ISIS merupakan satu dari sejumlah isu global yang menjadi kekhawatiran dunia saat ini, selain pemanasan global, ledakan penduduk, krisis pangan dan krisis energi, serta ancaman nuklir. Menurutnya, isu terorisme, radikalisme dan kejahatan lainnya, merupakan cikal-bakal kehancuran jika tidak segera diatasi oleh masyarakat dunia.
"Mengatasi ini menjadi tugas utama TNI dan Polri. Tetapi kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan peran pendidik dan alim ulama sebagai motor penggerak di masyarakat," katanya.
"Tugas kita untuk menyiapkan generasi muda Indonesia hebat, agar tidak terpengaruh oleh gerakan ini," tambahnya.
Menurut Pangdam pula, kekejaman ISIS telah mencederai kehidupan umat Islam. Sebab, perlakuan dan tindakan yang mereka lakukan telah menyimpang dari ajaran-ajaran yang dianut secara umum di muka bumi.
"Tidak hanya Islam, agama lain juga mengecam dan tidak mau ISIS terjadi (ada) di tengah-tengah mereka," tandasnya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta