Suara.com - Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta, Ali Munhanif, meminta pemerintah untuk terus menyoroti pergerakan paham radikal di Tanah Air.
"Jangan terkesan pemerintah seoal-olah menyederhanakan persoalan dengan hanya memblokir lalu selesai, tidak," kata Ali di Jakarta, Sabtu (4/4/2015).
Menurutnya, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus bisa lebih terukur dalam menanggulangi isu-isu soal radikalisme dan terorisme.
"Tapi harus terukur, kalau ada ruang publik yang menganggap takfiri itu harus dijelaskan juga. Jelas dalam buku agama yang bernuansa radikal itu jelas disebutkan orang kafir layak dibunuh itu jelas, nah ini BNPT bisa lebih terukur," katanya.
Dia juga meminta pemerintah untuk lebih terbuka terkait adanya protes dari pemilik situs yang diblokir pemerintah.
"Komunikasi dengan seksama, potensi menyebarkan kebencian yang mengancam keamanan nasional, gerakan separatis yang muncul yang gini-gini harusnya juga diambil tindakan, Indonesia tertinggi menempati negara dengan cyber crime," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf