Suara.com - Kuasa hukum Suryadharma Ali, Humphrey Djemat mengaku kecewa atas keputusan hakim yang menolak permohonan praperadilan kliennya.
"Nah inilah. Kita melihat bahwa ada dasarnya seharusnya permohonan praperadilan ini diperiksa dan diterima," kata Humphrey saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2015).
Dia menilai, Hakim Tati Hadiati tidak berani memperluas pasal 77 KUHAP yang menentukan objek praperadilan secara definitif.
"Walaupun seseorang itu belum ditahan, katakannya kan kalau ditahan baru dirampas kemerdekaannya, tetapi yang terjadi adalah begitu dijadikan tersangka dia sudah jatuh segala sesuatunya, dan juga upaya paksa itu ada, bukankah ada penyitaan, ada pencekalan dan juga banyak kerugian-kerugian yang diderita SDA begitu," kata dia.
Meski demikian, dia sendiri belum bisa memastikan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Terkait keputusan itu, dia mengaku akan berkoordinasi dahulu dengan kliennya.
"Langkah selanjutnya kita akan konsultasi dulu dengan pak SDA, itu saja dulu," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO