Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Baca 10 detik
"Pemantapan soliditas dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian," ungkap Badrodin saat mulai membacakan visinya di hadapan anggota Komisi III DPR, Kamis (16/4).
Lantas, Badrodin pun memaparkan misinya untuk menyesuaikan dengan visi yang sudah dia sebutkan sebelumnya. Berikut poin-poin misi yang diungkapkan Badrodin di hadapan Komisi III:
1. Memantapkan soliditas dengan melakukan reformasi internal Polri bidang SDM, sarana prasarana, dan anggaran;
2. Melaksanakan revolusi mental SDM Polri melalui perbaikan sistem rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan latihan serta pengawasan;
3. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dengan landasan prinsip "Pemolisian Proaktif" (proactive policing) dan "Pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah" (problem oriented policing);
4. Memacu terbentuknya postur Polri yang lebih dominan sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat;
5. Meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada publik;
6. Meningkatkan kemampuan deteksi untuk memahami potensi akar masalah gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
7. Meningkatkan kemampuan mediasi dan solusi non represif lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial yang berpotensi mengganggu kamtibmas;
8. Meningkatkan kemampuan penegakan hukum yang profesional, terutama penyidikan ilmiah, guna menekan angka empat jenis kejahatan.
Selain itu, Badrodin juga memaparkan 11 program prioritasnya. Ke-11 program tersebut adalah: program penataan dalam pembinaan personil; program penataan kelembagaan dan meningkatkan budaya anti korupsi; program peningkatan profesionalisme anggota Polri; program peningkatan kesejahteraan Polri dan pemenuhan Sarpras khusus; juga program peningkatan perlindungan terhadap warga negara untuk peningkatan rasa aman.
Selanjutnya lagi, ada program membangun partisipasi publik dalam pengamanan lingkungan; program mengintensifkan sinergitas polisional dengan kementerian/lembaga, meningkatkan penegakan hukum yang profesional, obyektif dan bebas KKN; program mempersiapkan rencana pengamanan dan rencana kontijensi pemilukada serentak, penguatan pengawasan Polri; serta program pelaksanaan quick wins Polri.
Badrodin kemudian juga memaparkan 8 poin komitmennya, yaitu: menjaga intergritas, soliditas melakukan konsolidasi internal dan langkah strategis; sinergi polisional; kesinambungan, melanjutkan program Kapolri sebelumnya; kepemimpinan yang transformatif; pembinaan internal; pelayanan prima, dan taat azas.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO