Komjen Badrodin Haiti [suara.com/Oke Atmaja]
DPR menyetujui Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menjadi Kapolri lewat Rapat Paripurna, hari ini, Kamis (16/4/2015). Sidang yang dilakukan kurang dari setengah jam ini agenda tunggalnya penyerahan surat hasil fit and proper test Badrodin Haiti dari Komisi III.
"Apakah semuanya menyetujui?" kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat bersama tiga pimpinan lainnya.
"Setuju," jawab anggota dewan serentak.
Fadli mengatakan usai persetujuan Badrodin menjadi Kapolri dalam sidang paripurna, pimpinan DPR akan membuat surat kepada Presiden Joko Widodo untuk dilantik.
Sidang paripurna dihadiri 283 anggota dari total 555 anggota DPR.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 52 orang dari total 106 orang, Fraksi Golkar hadir 50 orang dari total 90 orang, Fraksi Gerindra hadir 35 orang dari total 73 orang.
Fraksi Demokrat dihadiri 30 orang dari total 60 orang, Fraksi PAN hadir 22 orang dari total 48 orang, Fraksi PKB hadir 23 orang dari total 47 orang.
Kemudian, Fraksi PKS hadir 23 orang dari total 40 orang, Fraksi PPP hadir 20 orang dari total 39 orang, Fraksi Nasdem hadir 20 orang dari 3total 6 orang, dan Fraksi Hanura hadir 8 dari total 16 orang.
Badrodin diharapkan dapat mengakhiri segala macam polemik politik, terutama di Polri. Badrodin adalah orang kedua yang diajukan Presiden ke DPR. Tadinya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan telah direstui dewan, tapi kemudian gagal dilantik karena sempat terseret kasus hukum yang ditangani KPK.
"Apakah semuanya menyetujui?" kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat bersama tiga pimpinan lainnya.
"Setuju," jawab anggota dewan serentak.
Fadli mengatakan usai persetujuan Badrodin menjadi Kapolri dalam sidang paripurna, pimpinan DPR akan membuat surat kepada Presiden Joko Widodo untuk dilantik.
Sidang paripurna dihadiri 283 anggota dari total 555 anggota DPR.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 52 orang dari total 106 orang, Fraksi Golkar hadir 50 orang dari total 90 orang, Fraksi Gerindra hadir 35 orang dari total 73 orang.
Fraksi Demokrat dihadiri 30 orang dari total 60 orang, Fraksi PAN hadir 22 orang dari total 48 orang, Fraksi PKB hadir 23 orang dari total 47 orang.
Kemudian, Fraksi PKS hadir 23 orang dari total 40 orang, Fraksi PPP hadir 20 orang dari total 39 orang, Fraksi Nasdem hadir 20 orang dari 3total 6 orang, dan Fraksi Hanura hadir 8 dari total 16 orang.
Badrodin diharapkan dapat mengakhiri segala macam polemik politik, terutama di Polri. Badrodin adalah orang kedua yang diajukan Presiden ke DPR. Tadinya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan telah direstui dewan, tapi kemudian gagal dilantik karena sempat terseret kasus hukum yang ditangani KPK.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!