Suara.com - Aksi unjuk rasa ribuan demonstran menuntut tindakan tegas pemerintah menangani tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol di Seoul, Korea Selatan, Sabtu (18/4/2015) berujung bentrok. Polisi terlibat saling dorong dengan ribuan demonstran yang hendak menggelar aksi di depan istana kepresidenan.
Sekitar 13.000 polisi dan 470 kendaraan polisi dikerahkan ke lokasi yang menjadi tempat digelarnya unjuk rasa. Sedikitnya 100 orang demonstran ditangkap.
Unjuk rasa hari Sabtu digelar oleh kelompok yang menamakan diri wakil dari keluaraga korban feri Sewol. Unjuk rasa ini merupakan yang terbesar dalam kurun waktu sepekan, bersamaan dengan berlangsungnya peringatan setahun tragedi Sewol yang menewaskan lebih dari 300 orang tanggal 16 April tahun lalu.
Polisi menggunakan bus polisi untuk mencegat pergerakan massa demonstran menuju Blue House, sebutan bagi istana kepresidenan. Mereka juga menggunakan water cannon dan semprotan bubuk merica untuk menghalau demonstran. Akibatnya, beberapa bus polisi rusak jadi bulan-bulanan massa.
Dinas pemadam kebakaran mengatakan, sedikitnya sembilan demonstran dan tiga polisi dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, tiga orang demonstran mendapat perawatan di lokasi.
Unjuk rasa yang berlangsung sejak siang menyerukan agar pemerintah membentuk tim penyidik independen untuk menyelidiki kecelakaan feri Sewol. Demonstran juga menginginkan agar bangkai feri Sewol diangkat.
Sewol sedang dalam pelayaran dari pelabuhan Incheon menuju Pulau Jeju ketika tiba-tiba miring dan terbalik. Dari 304 korban tewas, sebanyak 250 diantaranya adalah siswa sekolah yang sedang dalam perjalanan wisata.
Belakangan, diketahui bahwa kapal feri tersebut kelebihan muatan. Kemarahan keluarga korban kian menjadi karena pemerintah belum mengumumkan rencana untuk mengangkat bangkai kapal, bersamaan dengan peringatan satu tahun tenggelamnya Sewol.
Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengatakan pada hari Kamis lalu bahwa pemerintah akan mulai mempersiapkan pengangkatan feri berbobot 6.800 ton. (Reuters)
Tag
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO