Rencana Ahok Legalkan Prostitusi Ditentang Pimpinan DPRD

Suara.com - Wacana Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berencana melegalkan prostitusi menuai banyak reaksi, salah satunya dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.

"Saya bilang nggak perlulah. Masa ilegal mau dilegalkan," kata M Taufik saat dihubungi suara.com, Senin (27/4/2015).

Namun, politisi partai Gerindra itu belum mau mengomentari lebih jauh terkait wacana Ahok yang ingin memberikan sertifikat kepada wanita yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial.

"Saya belum tahu soal itu," katanya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melegalkan tempat prostitusi. Rencana itu menyusul temuan praktik prostitusi di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

"Biar dia tidak nyebar kemana-mana. Istilahnya Pak gubernur, ini kan bagian dari keberadaan masyakarat. Beliau bilang ini sampah. Sepanjang manusia itu ada, perbuatan menyimpang itu pasti ada. Ketimbang ngumpet-ngumpet, gimana ini dilegalkan," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut Saefullah, adanya wacana melegalkan prostitusi di Apartemen  muncul dari ide Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama.

"Jadi ini ide dari pak Gubenur, kalau bisa ada 1 apartemen yang memang berizin, profesi itu, dia dikasih sertifikat gitu. Sertifikat seperti di Filipina. Jadi kalau dia memang profesinya itu, dia punya sertifikat. Saya praktek begini karena saya punya sertifikat," kata dia.

Meski baru wacana, Saefullah mengatakan, Pemprov DKI bakal meminta masukan masyarakat untuk memberikan solusi untuk mengatasi masalah prositusi. Selain itu, lanjut Saefullah mengenai lokasi akan dibahas kembali secara mendalam.

"Atau misalnya di kepulauan Seribu, tempatnya, atau mungkin di pinggiran mana. Jadi ini masih ide, masih jauh. Nanti akan bergulir terus, respon-respon dari masyarakat akan tertampung," kata dia.