Suara.com - Australian Sex Party atau Partai Seks Australia, sebuah partai politik yang terkenal dengan namanya yang nyeleneh di Australia, mengajukan protes pada Kamis (7/5/2015), setelah otoritas pemilihan umum setempat mencoretnya karena dinilai tak mempunyai cukup banyak kader.
Robbie Swan, salah satu pendiri Partai Seks, dalam pernyataaanya mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan banding atas keputusan Komite Pemilihan Umum Australia (setara dengan Komisi Pemilihan Umum/KPU di Indonesia) tersebut.
Menurut hukum di Australia, sebuah partai politik harus mempunyai seorang anggota yang duduk di parlemen federal atau 500 kader agar diakui sebagai partai politik yang sah. Adapun Partai Seks Australia mempunyai seorang anggota parlemen di negara bagian Victoria, tapi belum mempunyai perwakilan di level federal.
KPU Australia menuding bahwa kader Partai Seks kini berada di bawah angka 500 orang, tetapi klaim itu dibantah oleh Swan.
Menurut Swan Partai Seks Australia rata-rata beranggotakan orang-orang muda yang alamat selalu berpindah-pindah, tak memiliki nomor telepon rumah, hidupnya lebih dinamis ketimbang pemilih dari partai tradisional.
"Mereka mempermainkan sistem melawan partai-partai kecil," kata Swan di dalam website resmi partainya.
Partai Seks Australia berdiri pada 2009. Menurut surat kabar Sydney Morning Herald, partai itu berakar pada kelompok lobi industri hiburan dewasa, Eros Foundation.
Partai ini terkenal dengan aksi para pemilihnya yang selalu menonjol di hari pemungutan suara. Mereka kerap mengenakan kaos bertuliskan slogan unik, sepeti "Kami serius soal seks."
Adapun imbas dari keputusan KPU Australia, Partai Seks masih bisa mencalonkan anggota parlemen di pemilihan umum, tetapi tak bisa menulis nama partainya di kertas suara dan tak berhak menerima dana pemilu dari pemerintah. (Reuters)
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka