Suara.com - DPP PPP kubu Romahurmuziy menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait kebijakan reshuffle Kabinet Kerja yang terus bergulir beberapa pekan terakhir.
"Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Karena pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden," kata Ketua DPP PPP Bidang Politik dan Pemerintahan, Rusli Effendi, dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/5/2015).
Namun, menurut Rusli, reshuffle belum perlu dilakukan, mengingat para menteri baru bekerja sekitar enam bulan, terutama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan kader PPP.
"Untuk saat ini kinerja Menteri Agama cukup bagus, kita apresiasi dengan menteri kita yang kinerja teratas berdasarkan survei di lingkungan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," ujar Rusli.
Beberapa waktu yang lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyarankan kepada Presiden Jokowi memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai isu perombakan kabinet.
"Kami mengharapkan kepada Presiden untuk menanggapi hal ini. Jangan sampai isu reshuffle justru mengganggu kinerja kabinet," ujar Hasto di gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2015).
Menurut Hasto isu reshuffle dapat mengganggu kinerja para menteri yang belum genap setahun bekerja.
PPP kubu Romi dan PDI Perjuangan merupakan dua partai yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura