Suara.com - DPP PPP kubu Romahurmuziy menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait kebijakan reshuffle Kabinet Kerja yang terus bergulir beberapa pekan terakhir.
"Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Karena pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden," kata Ketua DPP PPP Bidang Politik dan Pemerintahan, Rusli Effendi, dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/5/2015).
Namun, menurut Rusli, reshuffle belum perlu dilakukan, mengingat para menteri baru bekerja sekitar enam bulan, terutama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan kader PPP.
"Untuk saat ini kinerja Menteri Agama cukup bagus, kita apresiasi dengan menteri kita yang kinerja teratas berdasarkan survei di lingkungan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," ujar Rusli.
Beberapa waktu yang lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyarankan kepada Presiden Jokowi memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai isu perombakan kabinet.
"Kami mengharapkan kepada Presiden untuk menanggapi hal ini. Jangan sampai isu reshuffle justru mengganggu kinerja kabinet," ujar Hasto di gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2015).
Menurut Hasto isu reshuffle dapat mengganggu kinerja para menteri yang belum genap setahun bekerja.
PPP kubu Romi dan PDI Perjuangan merupakan dua partai yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO