Suara.com - Peredaran Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mulai merembet hingga ke desa-desa yang ada di daerah tersebut.
"Meski Pemerintah Jokowi-JK menindak tegas para pelaku pengedar narkoba bahkan hingga hukuman mati, namun tampaknya belum membuat jera para pengedar narkoba. Buktinya, peredaran narkoba saat ini bahkan makin mengkhawatirkan sebab ternyata bukan hanya di kota besar atau kota kabupaten, bahkan sudah masuk ke desa," kata Camat Tapango, Aco Djalaluddin di Polewali Mandar, Minggu (!7/5/2015).
Menurutnya, kondisi tersebut tentu mencemaskan bagi daerah ini sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi agar barang haram itu tak lagi merembes hingga ke wilayah pedesaan.
"Saya bertugas selaku camat telah memasuki usia ke delapan bulan, saya sungguh cemas karena tiap kali ada penggerebekan (narkoba,) dan sering kali saya dapat SMS dari pak kapolres bahwa ada warga saya yang terlibat, ini sungguh memprihatinkan kita semua karena desa-desa juga sudah mulai diserang narkoba," kata Aco Djalaluddin.
Data dari Polsek setempat dalam satu bulan terakhir, terdapat 10 orang warga kecamatan Tapango yang diduga terlibat dalam kasus narkoba.
Terhadap kondisi seperti itu, dia meminta keterlibatan semua pihak untuk mencegah dan menangkal peredaran narkoba.
Ia menyatakan salah satu solusi yang paling ideal untuk memberantas narkoba adalah memperkuat ketahanan keluarga.
"Persoalan narkoba harus dicegah sedini mungkin karena penggunaan barang larangan ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia," katanya.
Camat Aco Djalaluddin mengaku menyambut gembira inisiatif Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi Negeri Unsulbar yang telah membentuk Pos Daya Masyarakat (Pos Daya) percontohan di kecamatan Tapango.
"Pendirian Pos Daya Unsulbar di desa kami ini tentu sangat berharga, kami sangat berharap pos daya itu dapat ikut mencegah dan membangun pemberdayaan masyarakat mencegah narkoba,� kata Camat Aco Djalaluddin.
Pendirian Pos Daya Unsulbar sendiri dilangsungkan di Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango yang dihadiri Rektor Unsulbar Dr. Akhsan Djalaluddin, Kepala LPPM Kadir Paloloang, Dekan FISIP Dr. Burhanuddin, Dekan MIPA Dr. Muhammad Abdi serta para dosen Unsulbar para mahasiswa KKN Unsulbar posko kecamatan Tapango.
Saat menyampaikan presentasenya pada peresmian Pos Daya, Kepala LPPM Kadir Paloloang menjelaskan, Pos Daya dibentuk pihak Unsulbar sebagai bagian dari pengabdian masyarakat sebagai kelanjutan dari program Kuliah Kerja Nyata.
"Jadi setelah KKN untuk gelombang ini selesai, tentu pos daya akan terus berjalan, tujuan utama adalah pemberdayaan masyarakat, insitutusi penting di desa yang pernah ada kita dorong aktiv kembali seperti posyandu, semangat gotong royong kita ingin hadirkan dan aktivkan, jadi ancaman narkoba seperti itu dapat kita cegah sejak awal," kata Kadir.
Sementara itu, Rektor Unsulbar Dr. Akhsan Djalaluddin mengungkapkan sesuai tujuan awal pendirian Pos Daya, pihaknya tentu berharap jalinan kerjasama dan komunikasi antara kampus dan warga dan pemerintah di desa, kecamatan dan kabupaten terus terbina sehingga program pemberdayaan yang diusung Pos Daya dapat tercapai.
Mengenai pencegahan narkoba, Rektor Akhsan Djalaluddin mengaku ikut prihatin dan berjanji kampus akan terlibat aktiv dalam membangun pos ketahanan keluarga untuk mencegah makin meluasnya peredaran narkoba.
"Di Unsulbar terdapat 17 program studi, insya Allah dapat bersinergi untuk mendukung keberdaaan pos daya ini, misalnya untuk pengembangan produksi ternak agar lebih maksimal, kami di Unsulbar siap mengirim dosen peternakan untuk mendampingi petani ternak," ungkap Rektor Akhsan.
Pos Daya Unsulbar itu sendiri merupakan bagian dari program kerja LPPM melalui yang diintegrasikan bersamaan dengan kegiatan KKN Unsulbar di 16 desa, 8 kecamatan se provinsi Sulawesi Barat. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?