Suara.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, menyatakan bahwa perbedaan paham tentang awal masuk Ramadan dan Syawal merupakan sesuatu yang masuk dalam wilayah toleransi sehingga tidak perlu dibesar-besarkan dan diperdebatkan.
"Menteri Agama telah saya terima di Muhammadiyah dan sudah bertemu juga dengan Ulama Nahdatul Ulama. Masih ada perbedaan pemahaman antara ahli hisab dan ahli rukyat. Masih tidak ketemu, makanya ini masuk wilayah tasamuf atau toleransi yang tak perlu dibesar-besarkan," katanya usai pengukuhan pengurus MUI Riau di Pekanbaru, Senin (18/5) malam.
Dua perbedaan itu adalah yang satu rukyat menentukannya harus melihat dengan mata kepala dulu atau istilahnya meyakini sesuatu dengan melihat. Sedangkan hisab dengan perhitungan akal pikiran yang meyakini dengan mengetahui walaupun tidak melihat.
Dijelaskannya bahwa menentukan awal Syawal ini bukanlah perkara main-main karena harus ada dalilnya. Oleh karena itu, ini adalah masalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan keinginan masing-masing.
"Kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa apabila kamu yakin bulan datang, maka berpuasalah. Yang penting berpuasalah dan ber-Idul Fitrilah. Ini masalah ibadah, tidak seperti 12 Rabiul Awal atau 27 Rajjab yang tak perlu pakai rukyat dan sidang isbath," ulasnya.
Meskipun begitu, seperti diketahui untuk tahun ini sampai dengan tahun 2022 tidak akan adalagi perbedaaan awal Ramadan dan Syawal antara hisab dan rukyat. Hal itu dikarenakan ketinggian bulan setelah konjungsi saat matahari terbenam itu tinggi.
"Ahli hisab otomatis sudah hilal dan ahli rukyat kemungkinan sudah dapat melihat hilal," tambahnya.
Untuk itu, Menag RI sudah mengusulkan penyatuan kalender Islam tahunan 1 Muharam sampai 29 Zulhijjah. Hal itu membuat mudah mengetahui tanggal Ramadhan sehinga tidak perlu lagi sidang isbath.
Din Syamsuddin sebagai Ketua PP Muhammadiyah juga telah mengumumkan awal puasa nanti adalah 18 Juni. Kemudian awal Syawal atau Hari Raya Idul Fitri pada 17 Juli. (Antara)
Berita Terkait
-
Asosiasi Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI Soal Jaminan Halal Program MBG
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Fatwa Keras MUI di Tengah Demo Panas: Penjarahan Haram, Gaya Hedon Pejabat Juga Disorot
-
Terungkap! Ini Hasil Investigasi MUI Soal Pengajian Umi Cinta yang Dituding Sesat
-
Tok! MUI Keluarkan Fatwa Praktik Jual Beli Surga Rp 1 Juta Kelompok Umi Cinta
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri