Fahri Hamzah: KPK Terbukti Sering Langgar Hukum

Suara.com - Menanggapi kekalahan KPK dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh bekas Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo,  hari ini,  Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengatakan KPK terlalu sering melakukan pelanggaran dan tindakan proses projustisia yang melanggar undang-undang.

"Sekarang terbukti bahwa KPK terlalu sering melakukan proses hukum yang melanggar proses hukum," kata Fahri di DPR, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Sebelumnya, KPK juga dikalahkan oleh Budi Gunawan yang kemudian status tersangka Budi dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

"Ini harus kita anggap adanya masalah besar di dalam tata cara penegakan hukum yang selama ini banyak orang protes kepada KPK karena tidak dianggap karena popularitas KPK luar biasa hebat," kata dia.

Fahri meminta KPK mengoreksi tindakannya di masa mendatang.

Seperti diketahui, siang tadi, hakim tunggal Haswandi mengabulkan permohonan Hadi Poernomo terkait penetapan status tersangka oleh KPK.

Dalam kasus ini, Hadi diduga mengubah telaah Direktur Pajak Penghasilan mengenai keberatan surat ketetapan pajak nihil pajak penghasilan BCA.

Surat keberatan pajak penghasilan 1999-2003 diajukan BCA pada 17 Juli 2003 terkait nonperformance loan (NPL atau kredit bermasalah) senilai Rp5,7 triliun kepada Direktur PPh Ditjen Pajak. Setelah penelaahan diterbitkan surat pengantar risalah keberatan dari Direktur PPh pada 13 Maret 2004 kepada Dirjen Pajak dengan kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak BCA ditolak.

Namun, satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final BCA, 18 Juli 2004, Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak memerintahkan agar Direktur PPh mengubah kesimpulan, yaitu dari semula menyatakan menolak diganti menjadi menerima semua keberatan.

Hadi kemudian mengeluarkan surat keputusan Dirjen Pajak yang memutuskan untuk menerima semua keberatan wajib pajak sehingga tidak ada cukup waktu bagi Direktur PPH untuk memberikan tanggapan atas kesimpulan yang berbeda itu. Atas penerimaan keberatan itu, negara dirugikan senilai Rp375 miliar.

Gugatan dilayangkan Hadi karena KPK dinilai tidak memiliki wewenang mengusut kasus yang membelitnya. Hadi Poernomo dikenakan Pasal 2 ayat 2 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nonor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.