Suara.com - Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi membantah lembaganya mengalokasikan anggaran dari APBN ke sejumlah LSM antikorupsi, termasuk Indonesia Corruption Watch, sebagaimana disinggung Pakar Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita.
"Enggaklah (membiayai LSM antikorupsi termasuk ICW). Kami tidak membiayai, tidak benar itu," kata Johan, Selasa (26/5/2015).
Bahkan, Johan tak memahami apa maksud yang dilontarkan oleh Romli.
"Saya tidak paham yang dimaksud Pak Romli. Mungkin ditanyakan lagi saja ke yang bersangkutan, maksudnya gimana," kata Johan.
Seperti diketahui, Romli melalui akun Twitter menulis soal penerimaan aliran dana yang bersumber dari KPK dan APBN kepada
"Hasil audit BPK atas kinerja KPK hrs dibuka kepd publik sesuai UU KPK. Termasuk dana2 yang digunakan ICW dan Koalisi LSM anti korupsi," tulis Romli di Twitter @romliatma.
"Bgmn ICW tdk mau akui sbg ormas mrt UU Ormas tapi terima proyek dari KPK dan APBN mau ? dimana tanggung jawab kalian??" Romli menambahkan.
ICW membantah dan meminta Romli mengklarifikasi statement minimal di lima media massa cetak dan Twitter @romliatma.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta