Suara.com - Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menyiratkan enggan mengikuti jejak islah terbatas yang kini sedang ditempuh Partai Golkar demi ikut pilkada.
"Kita tidak dalam posisi untuk islah," ujar Djan Faridz, ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (26/5/2015) malam, menyoal peluang PPP melakukan islah terbatas layaknya Golkar.
Djan membantah bahwa konflik dualisme kepengurusan di partainya tenggelam begitu saja, di tengah-tengah wacana islah terbatas Partai Golkar. Mantan Menteri Perumahan Rakyat itu mengatakan bahwa pihaknya hanya merasa tak perlu menggembar-gemborkan masalah yang kini dihadapi.
Ihwal keikutsertaan PPP dalam pilkada, Djan menyatakan mereka masih menunggu hasil putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang kini tengah diproses. Dia meyakini, putusan PTTUN akan dikeluarkan sebelum batas waktu pendaftaran pilkada pada akhir Juli 2015.
"Insya Allah. Doakan saja," ujarnya.
Diketahui, konflik dualisme kepengurusan yang terjadi di internal Golkar dan PPP, sejauh ini belum juga usai. Kisruh ini disebut-sebut berpeluang menyebabkan dua partai yang lahir di era Orde Baru itu tidak bisa ikut pilkada serentak.
Partai Golkar sejauh ini tengah mengupayakan terciptanya kesepakatan islah terbatas, atau kerja sama dua kepengurusan Golkar demi mengikuti pilkada serentak. Langkah ini antara lain dimediasi Wakil Presiden RI yang juga politisi senior Golkar, Jusuf Kalla. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?