Suara.com - Mulai tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) ambon akan memberikan santunan kematian kepada warganya yang meninggal. Menurut Walikota Ambon Richard Louhenapessy langkah ini sebagai bagian dari upaya menertibkan administrasi kependudukan.
"Tahun 2015 Pemkot Ambon menyediakan santunan kematian warga masing-masing Rp2 juta sebagai bantuan untuk mengurangi beban keuangan keluarga yang ditinggalkan, selain itu kami juga berupaya untuk menertibkan administrasi kependudukan," katanya di Ambon, Rabu (3/6/2015).
Menurut dia, santunan kematian merupakan program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, selain lima program prioritas yang masuk dalam agenda besar "Benahi Ambon" selama 2011-2016.
"Santunan kematian sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dari kalangan tidak mampu untuk biaya pemakaman dan sebagai uang duka bagi keluarga yang sudah menghabiskan biaya," tambahnya.
Richard mengatakan, warga kota yang berhak mendapatkan santunan kematian adalah warga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kota Ambon.
Warga yang tidak memiliki KTP Kota Ambon, ujarnya, tak akan mendapatkan tunjangan tersebut.
Kebijakan ini ditempuh agar warga kota yang tidak memiliki KTP dapat melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
"Sampai saat ini masih banyak warga yang belum miliki KTP Kota Ambon, sehingga kami lakukan kebijakan seperti ini agar kedepan administrasi kependudukan baik KTP maupun Kartu keluarga dapat diurus warga kota," ujarnya.
Ditambahkan, sebelum menyerahkan santunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terlebih dulu menerbitkan akte kematian.
"Tetapi setelah pemberian santunan setiap bulan akte kematian yang diterbitkan sebanyak 30 hingga 40 akte. Hal ini bukan nilai santunan tetapi administrasi kependudukan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat tertib," ujarnya.
Richard menambahkan, pemberian tunjangan kematian akan dilakukan melalui RT/RW dengan cara melaporkan warga yang meninggal ke desa, negeri atau kelurahan, kemudian akan diteruskan ke Disdukcapil.
"Proses penerimaan uang kematian itu sangat mudah dan tidak akan dipersulit, kami berupaya agar sebelum melakukan pemakaman, pihak keluarga sudah terima tunjangan tersebut," tandasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Kabar Duka dari Raja Thailand, Putrinya Bajrakitiyabha Mahidol Meninggal Dunia
-
Musisi Therry Mully Meninggal Dunia, Andien Kenang Sosoknya dan Akui Jadi Fans Berat Grup Jingga
-
Pacar Yaya Kamari Meninggal Dunia, Jennifer Coppen Jawab Isu Tak Dampingi eks Mertua di Momen Duka
-
Kabar Duka, Peabo Bryson Penyanyi 'A Whole New World' Meninggal Dunia
-
Perpisahan Terakhir untuk Mantan Menhan Ryamizard Ryacudu
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
BEM UBK Ultimatum Gibran 5x24 Jam: Penuhi Tuntutan atau Aksi Berjilid-jilid
-
BGN Mendadak Setop MBG Selama Libur Sekolah, Seluruh Dapur Bakal Diaudit
-
Periksa Pejabat ESDM, KPK Usut Produksi Metrik Ton Batu Bara hingga Setoran PNBP dalam Kasus Kukar
-
Komnas HAM Desak Sanksi SPPG Terbukti Sebabkan Keracunan MBG
-
Tolak Kelola Dapur MBG Demi Etika, Wali Murid di Sleman Bongkar Sisi Buruk Makan Bergizi Gratis
-
Suster Sesilia Turun ke Jalan, Biarawati Ini Pasang Badan Dukung Demo Mahasiswa di DPR RI
-
BGN Siapkan Efisiensi Besar-Besaran, 8 Juta Penerima MBG Terancam Dicoret
-
KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Haji Rp622 Miliar, Pengelola Apartemen Ikut Diperiksa
-
Mengapa Keterlibatan Komcad di Pengamanan Demo Mahasiswa Jadi Alarm Demokrasi?
-
Alasan Efisiensi, BGN Mau Hapus MBG Untuk Siswa SMA