Golkar 'Sentil' Bupati Fadia: Fokus Proses Hukum di KPK, Tak Perlu Alasan Tak Paham Birokrasi

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, angkat bicara mengenai dalih yang disampaikan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, saat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Doli meminta Fadia untuk berhenti mengeluarkan pernyataan yang dinilai tidak perlu dan justru bisa memicu sentimen negatif publik.

Sebelumnya, Fadia yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, mengaku tidak memahami tata kelola birokrasi karena latar belakang profesinya sebagai musisi dangdut.

Merespons hal itu, Doli menyarankan agar Fadia lebih fokus pada prosedur hukum yang sedang berjalan daripada melontarkan pembelaan yang kontraproduktif.

"Saran saya lebih baik Saudara Fadia fokus mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Tidak usah memberi banyak komentar dulu, apalagi seperti pengakuan tidak tahu-menahu soal tata kelola pemerintahan dan lain-lain," ujar Doli kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).

Doli menegaskan bahwa jabatan kepala daerah menuntut tanggung jawab penuh atas pemahaman aturan, sehingga alasan latar belakang profesi tidak bisa diterima.

Menurutnya, pernyataan tersebut justru dapat mengundang ketidaksukaan masyarakat.

"Itu pernyataan kontraproduktif dan dapat mengundang ketidaksidimpati-an publik. Jadi menurut saya 'No excuse' (tidak ada alasan). Kalau memang merasa tidak bersalah, jalani dan buktikan saja secara hukum," tegasnya.

Doli pun mendorong agar kader Golkar tersebut kooperatif dan membuka semua fakta yang ada dalam proses penyidikan hingga persidangan nanti.

Baca Juga: Ahli BPK Bongkar Dugaan Penyimpangan di Sidang Praperadilan Kasus Kuota Haji

"Sampaikan apa adanya, tunjukkan semua fakta dan buktinya, baik selama penyidikan atau mungkin sampai ke pengadilan," kata dia.

Sementara itu terkait upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, Doli menyatakan bahwa Partai Golkar tetap berkomitmen menjalankan program pembekalan bagi seluruh pejabat publik asal partai berlambang pohon beringin tersebut.

Program pembekalan bagi para kepala daerah ini diklaim rutin dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan taat hukum.

"Terkait soal antisipasi dan program pembekalan terhadap seluruh pejabat publik asal partai Golkar, khususnya kepala daerah, akan tetap dilaksanakan secara rutin. Bahkan rencananya setelah Lebaran akan kita gelar lagi," pungkasnya.