Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak ada ketentuan jabatan panglima TNI harus bergiliran antara AD, AU dan AL. Kata JK itu hak presiden yang memilih.
"Tidak ada ketentuannya sekarang (apakah) harus angkatan darat, angkatan udara atau angkatan laut. Tetapi hanya siapa yang mampu, tentu Presiden akan memilih siapa yang mempunyai kemampuan hebat," kata Wapres Kalla usai meninjau revitalisasi Bendung Gerak Sengkang di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (6/6/2015).
Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI hanya menyebutkan jabatan panglima diemban oleh bekas kepala staf yang sudah memangku bintang empat. Kata dia jika seakan-akan ada tradisi jabatan panglima TNI bergantin, itu aturan tak tertulis.
"Memang itu tidak tertulis, sebenarnya bukan menghabiskan, tetapi ketentuan itu memang tidak tertulis karena ketentuannya hanya seorang bekas kepala staf, yang artinya sudah bintang empat. Itu saja," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan jabatan panglima TNI secara bergiliran antar angkatan yaitu AD, AU dan AL, bukanlah harga mati. Namun lebih kepada hak prerogratif presiden.
Ia juga mengatakan karena sebelum Jenderal Moeldoko, yang berasal dari unsur TNI AD, Jabatan Panglima TNI dijabat dari Angkatan Laut. Maka bila mengacu pada proses giliran dalam jabatan tersebut seharusnya periode kali ini diisi oleh unsur Angkatan Udara.
"Seharusnya kan dari AU, tapi kan bisa iya dan juga bisa tidak, bisa saja laut lagi. Terus bapak presiden minta sekarang AD ya boleh, terserah presiden yang menggunakan itu, ini karena konsepnya maritim ya bisa saja angkatan laut lagi, tapi kalau bergilir sih Angkatan Udara," jelas Tedjo.
Hingga saat ini, Presiden Joko Widodo belum membicarakan masalah tersebut lebih jauh, karena hal tersebut masih dipertimbangkan secara matang.
"Pengganti Moeldoko belum dibicarakan. Presiden masih mempertimbangkan hal ini, kan hanya dari tiga angkatan calonnya yaitu Kasad, Kasal dan Kasau itu terserah bapak Presiden," ujarnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Netanyahu Sebut Donald Trump Sepakat Iran Tak Boleh Punya Senjata Nuklir
-
Buntut Penjemputan Paksa Putri Ahmad Bahar, Komisi III Desak Usut Dugaan Intimidasi di Markas GRIB
-
Lukman Hakim Singgung Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi': Balas dengan Karya, Bukan Represif
-
Bongkar Horor Penjara Israel, Maimon Herawati: Relawan Disiksa, Dokter Tewas Diperkosa
-
Mendagri Tito: Mayoritas Wilayah Terdampak Banjir di Sumatera Berangsur Normal
-
Maimon Herawati Ungkap 'Silent Hero' di Balik Bebasnya 428 Relawan Global Sumud Flotilla
-
Janji Humanis Cuma Slogan? Aksi Kasar Satpol PP Usir Tukang Es Krim di CFD Jakarta Panen Kecaman
-
Sinyal Hijau Membawa Petaka? Menelusuri Penyebab Tabrakan Argo Bromo vs KRL di Bekasi Timur
-
Mangkir Dua Kali, Polisi Bakal Jemput Paksa Terduga Pelaku Pemerkosa Siswi SLB Kalideres
-
'Kami Diperlakukan Seperti Hewan!' Kesaksian Relawan Indonesia yang Ditawan Militer Israel