Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah menyadari saat ini sistem perlindungan terhadap anak masih lemah. Itu sebabnya, peristiwa tragis seperti yang dialami anak tiri bernama Angeline (8) di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali, bisa terjadi.
"Kita sadar di Indonesia sistem perlindungan anak lemah sekali. Padahal, bahaya anak nampak kasat mata. Mulai dari yang kasat mata sampai masalah adopsi dan isu-isu yang muncul, seperti yang terjadi pada Angeline, dan tidak terdata dalam UU. Saya kira Indonesia sudah harus memikirkan sistem anak yang komprehensif," kata Fahri di DPR, Kamis (11/6/2015).
Menurut Fahri atas pertimbangan itu perlu ada beberapa tahapan supaya regulasi perlindungan anak bisa lebih baik di masa yang akan datang. Sebab, kata Fahri, anak sebagai generasi masa depan harus dijaga.
"Ini harus dianggap serius, di tengah kita menyaksikan pernikahan anak Presiden Jokowi dalam rangka melahirkan generasi masa depan, tolong masalah anak ini (Angeline) dianggap serius," kata Fahri.
Fahri siap menjadi fasilitator untuk membuat regulasi perlindungan anak menjadi lebih komprehensif. Regulasi nantinya harus ada perubahan sehingga lebih protektif.
Pertama, harus ada regulasi yang kompreshensif dalam menjaga fase-fase anak yang maksimal dan wajar. Kedua, institusi penegakan hukum harus diperkuat. Sebab, menurutnya, saat ini, institusi terkait tidak punya gigi untuk menegaskan bahwa tindakan pengabaian terhadap keselamatan atau kerugian kepada anak, harus dihukum dan ditangani serius.
Ketiga, membuat edukasi bagaimana agar bangsa memperioritaskan dan memuliakan anak, supaya generasi masa depan terjamin. Menurutnya, kalau tidak diproteksi dari sekarang, bisa-bisa Indonesia hilang karena generasinya hilang.
"Hal-hal ini jangan hanya pilihan keluarga saja, tapi negara harus punya perhatian. Karena ada pengrusakan yang sangat masif terhadap anak-anak kita," ujarnya.
Di sisi lain, Fahri juga menceritakan soal upayanya dalam memproteksi keluarganya sendiri. Fahri mengatakan anaknya tidak diperbolehkan menonton televisi dan tidak diberikan telepon genggam jenis smartphone.
"Sudah lama anak saya tidak boleh nonton TV. Saya takut banyak sekali ada yang bocor-bocor yang saya takut berpotensi tidak melindungi anak. Anak saya tidak pake gadget, yang SMA baru saya kasih HP yang untuk telepon dan SMS, bukan smartphone. Saya khawatir kasih smartphone, phone-nya tambah smart anaknya tambah bodoh," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
- Israel Bombardir Kantornya di Teheran, Keberadaan Imam Ali Khamenei Masih Misterius
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
Pilihan
-
Profil Mojtaba Khamenei: Sosok Kuat Penerus Ali Khamenei, Calon Pemimpin Iran?
-
Iran Akui Ayatollah Ali Khamenei Meninggal Dunia, Umumkan Masa Berkabung 40 Hari
-
Iran Bantah Klaim AS dan Israel: Ali Khamenei Masih Hidup!
-
Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
Terkini
-
Dubes Iran Minta Pemerintah RI Kutuk Serangan AS-Israel ke Teheran
-
Berbeda dengan Venezuela, Dino Patti Djalal Menilai Serangan AS-Israel Picu Konflik Berkepanjangan
-
Situasi Timur Tengah Memanas, Pemerintah Imbau Jemaah Tunda Keberangkatan Umrah
-
Kabar Duka: Ketua KPAI Margaret Maimunah Meninggal Dunia di Jakarta
-
Bukan Mediator! Eks Wamenlu Dorong Prabowo Kirim Surat ke Trump, Tunda Pasukan TNI ke Gaza
-
Irak Ikut Terseret dalam Konflik Iran-AS-Israel, Tegaskan Tutup Wilayah Udara
-
Adian Napitupulu Kecam Agresi AS-Israel ke Iran: Board of Peace atau Board of War?
-
Rencana Mediasi Prabowo di Iran Tak Realistis, Dino Patti Djalal: Itu Bunuh Diri Politik!
-
Profil Masoud Pezeshkian, Presiden Iran Berlatar Belakang Dokter Perang
-
Rusia Desak AS dan Israel Hentikan Agresi Terhadap Iran di Sidang PBB