Suara.com - Pendaftar untuk calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 paling banyak berasal dari kalangan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air.
Usai sosialisasi di Medan, Rabu (17/6/2015), anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK Betty Alisjahbana mengatakan, hingga kini Pansel KPK sudah menerima 114 pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari jumlah itu, latar belakang pendaftar yang paling banyak adalah dosen yakni 22 orang, disusul PNS 21 orang, advokat dan praktisi hukum 20 orang, dan anggota Polri lima orang.
Sedangkan dari unsur TNI belum terlihat ada yang mendaftarkan diri ke pansel.
Dari segi usia, mayoritas pendaftar berumur 50 hingga 60 tahun (51 persen) dengan latar belakang pendidikan S-2 dan S-3 (58 persen).
"Dari Sabang sampai Merauke ada, jangkauannya cukup menyeluruh sehingga menimbulkan kesan ada rasa memiliki KPK," kata Betty.
Meski mengumumkan jumlah, Pansel KPK belum bersedia menyebutkan nama dan identitas lain dari pendaftar.
Nama para pendaftar akan diumumkan kalau sudah lolos persyaratan administrasi.
"Mereka belum tentu lolos persyaratan administrasi. Takutnya, fokusnya menjadi buyar. Jadi, kita fokus agar orang-orang terbaik mau mendaftar. Itu kunci keberhasilan kami," katanya.
Meski demikian, ia berjanji jika proses awal telah diselesaikan, Pansel akan bersikap transparan dan terbuka dengan melibatkan publik untuk memberikan masukan.
"Dari 27 Juni sampai 26 Juli, kami akan menyediakan saluran publik untuk memberikan masukan," ujar Betty. (Antara)
Berita Terkait
-
5 Capim KPK Terpilih Nihil Perempuan, Begini Dalih Habiburohkman soal Hasil Voting Komisi III
-
Johanis Tanak jadi Pimpinan KPK Lagi, Harta Kekayaan Tembus Rp11,2 Miliar dan Ini Deretan Asetnya!
-
IM57+ Kritisi Daftar Pimpinan KPK Terpilih Periode 2024-2029: Tak Ada Representasi Masyarakat Sipil
-
Setyo Budiyanto Terpilih Jadi Ketua KPK yang Baru, Hartanya Rp 9,6 Miliar
-
Raih 45 Suara Hasil Voting Capim di DPR, Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK Baru
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO