Suara.com - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku mendukung langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk bisa merevisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau sifatnya untuk perbaikan, kenapa tidak? Kalau memang undang-undang itu dirasakan bisa diperbaiki untuk kebutuhan semuanya, demi penegakan hukum di negeri ini, iya kan?" ujar Paloh, usai acara buka bersama DPP Partai Nasdem, di Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).
Namun begitu, Paloh menegaskan bahwa saat ini secara resmi, partainya masih melakukan kajian, apakah benar-benar akan menolak rencana revisi UU lembaga antirasuah itu atau tidak. Yang jelas secara pribadi, dia menegaskan mendukung UU tersebut direvisi.
"Ini sedang dikaji. Barang kali nanti, malam ini," kata Paloh.
Diketahui, saat ini nasib UU KPK tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sempat disebut tidak akan mendukung revisi UU tersebut. Namun itu berbeda dengan pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla yang cenderung mendukung adanya perbaikan.
"Tidak berbeda paham, tujuannya sama. Kadang-kadang ya, cara bicaranya beda. Tujuannya sama, perbaikan," tegas JK di tempat yang sama, saat mengomentari pandangan Presiden Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan