Suara.com - Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Jumat (26/6/2015). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pembuatan paspor secara online atau Payment Gateway yang menyeret mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
"Iya, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi Kasus Denny Indrayana," kata Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Ahmad Wiyagus saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Wiyagus menjelaskan, Bima ternyata sudah diperiksa sejak pukul 09.00 WIB pagi tadi. Namun ia tidak menjelaskan apa kapasitas politisi Partai Amanat Nasional itu dalam kasus Denny.
"Pemeriksaan berlangsung dua jam, sekarang sudah selesai," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembuatan paspor secara online dengan dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM ketika kasus itu terjadi.
Dalam kasus ini, Denny dijerat pidana dengan Pasal 2 ayat 2, Pasal 3 dan Pasal 23 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.
Sementara itu, dalam penyidikan kasus, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Termasuk di antaranya mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
-
Saham BBRI Dekati Level 4.000 Usai Rilis Laba Bersih Rp41,23 Triliun
Terkini
-
Ada 5 Juta Buruh, KSPI Bakal Mogok Nasional Jika Tuntutan Kenaikan Upah Tidak Terpenuhi
-
Rumah Pensiun Jokowi Rp120 Miliar Bakal Jadi Markas Termul? Roy Suryo Sindir Keras
-
Said Iqbal Tanggapi Pernyataan Luhut Soal Pemerintah Tidak Perlu Tunduk pada Upah Minimum: Ngawur!
-
Tiba-tiba Disorot Media Asing: IKN Terancam Jadi 'Kota Hantu' di Tengah Anggaran Seret
-
Minta Pemerintah Bikin Badan Pendidikan Madrasah, PGMNI: Kemenag Biar Urus Agama Saja
-
Direktur Mecimapro Ditahan, Ini Kronologi Kasus Penipuan Konser TWICE Puluhan Miliar
-
Air di Jakarta Mati Sementara di 53 Kelurahan, Pramono Minta PAM Jaya Gerak Cepat: Jangan Lama-Lama!
-
Plot Twist Senayan, Alasan MKD Putuskan Keponakan Prabowo Tetap Jadi Anggota DPR
-
Pengunduran Diri Ditolak, MKD Putuskan Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR
-
Skandal Impor Pakaian Bekas Ilegal: Malaysia dan China 'Hilang' dari Catatan Pemerintah, Kok Bisa?