Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) menuding, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan pencitraan saat melaporkan dugaan adanya korupsi pada APBD 2014 DKI Jakarta ke sejumlah lembaga hukum.
Lulung menilai, Ahok adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas timbulnya praktik korupsidi Jakarta.
Ahok dianggap mengetahui pengadaan pada APBD 2014 lantaran jabatamnya sebagai Wakil Gubernur, dan plt Gubernur waktu itu.
"Apa yang dilakukan Ahok (melaporkan kasus korupsi) bukan semata-mata tulus untuk membongkar korupsi. Pak Ahok terlihat jelas dalam persoalan memberantas korupsi ini mencari pencitraan," tegas Lulung di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6/2015).
Politisi PPP itu bahkan menyalahkan pihak eksekutif pada saat pengadaan barang tidak di periksa ulang oleh Ahok.
Pasalnya, kata Lulung, dalam kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) tidak hanya harganya yang telalu mahal, melainkan pemenang tendernyapun tidak jelas.
"Harusnya dia evaluasi dulu bagaimana mungkin UPS bisa terjadi lelang? Itu yang menjadi persoalan, sampai-sampai oemenang tendernya UPS bahkan banyak yang tidak jelas," kata Lulung.
"Harusnya kan Ahok tanya dulu satuan harganya ke pabrikan (harga 1 UPS) dan ditinjau juga pabriknya ada tidak?" ujarnya.
Seperti diberitakan, Lulung beberapa kali diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan korupsi UPS. Ruangan kerjanya sempat diperiksa oleh penyidik. Lulung juga sudah menyerahkan 100 lembar dokumen yang disebut Lulung sebagai bukti yang bsia membersihkan namanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi
-
Trump Kritik Paus Leo XIV hingga Lecehkan Yesus, Presiden Iran: Gak Bisa Dimaafkan!
-
China Bantah Pasok Senjata untuk Iran, Fitnah Tak Berdasar