Suara.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai kebijakan pemerintah menghentikan pembahasan kenaikan dana parpol sebanyak 10 kali lipat sebagai langkah yang bijak.
"Dengan keadaan ekonomi Indonesia yang sedang melambat dan kenaikan bahan-bahan pokok jelang Lebaran, (langkah itu) sangat bijak," kata Zulkifli, di kediaman dinas Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (27/6/2015).
Menurut Zulkifli, dengan penghentian pembahasan itu, sangat bijak jika pemerintah fokus untuk memenuhi ketersediaan bahan pokok dan menurunkan harga-harga bahan pokok, ketimbang menguras energi untuk membahas dana parpol.
"Fokus kita bagaimana ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan rakyat, (agar) harga terjangkau," ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Zulkifli, isu dana parpol itu lebih baik nanti saja dibicarakan, jika ekonomi sudah membaik dan semua harga kebutuhan sudah stabil. "Menurut saya, pada saatnya diperlukan, ya silakan saja diteruskan," ujar Zulkifli.
Sementara itu, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa seharusnya usulan dana partai tidak harus ditingkatkan. Yang terpenting menurutnya adalah membuat regulasi agar berpolitik itu tidak harus berbiaya tinggi.
"Kemarin kan Mendagri yang mengusulkan sendiri, bahkan mau dinaikan 10 kali lipat. Menurut saya, buat aturan untuk mengajukan perubahan undang-undang, agar dicapai cara berpolitik yang murah, (dalam) pemilu dan pilkada," kata Hidayat.
Hidayat juga menegaskan bahwa partainya tidak pernah mengusulkan dan meminta anggaran dana bantuan partai, apalagi sampai 10 kali lipat.
"Yang pasti, PKS tidak pernah meminta dan mengusulkan peningkatan anggaran dana parpol ini. Bahkan saya (merasa) aneh pemerintah yang mengusulkan, dan mereka juga yang tidak meneruskan," ujarnya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak