Suara.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai kebijakan pemerintah menghentikan pembahasan kenaikan dana parpol sebanyak 10 kali lipat sebagai langkah yang bijak.
"Dengan keadaan ekonomi Indonesia yang sedang melambat dan kenaikan bahan-bahan pokok jelang Lebaran, (langkah itu) sangat bijak," kata Zulkifli, di kediaman dinas Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (27/6/2015).
Menurut Zulkifli, dengan penghentian pembahasan itu, sangat bijak jika pemerintah fokus untuk memenuhi ketersediaan bahan pokok dan menurunkan harga-harga bahan pokok, ketimbang menguras energi untuk membahas dana parpol.
"Fokus kita bagaimana ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan rakyat, (agar) harga terjangkau," ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Zulkifli, isu dana parpol itu lebih baik nanti saja dibicarakan, jika ekonomi sudah membaik dan semua harga kebutuhan sudah stabil. "Menurut saya, pada saatnya diperlukan, ya silakan saja diteruskan," ujar Zulkifli.
Sementara itu, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa seharusnya usulan dana partai tidak harus ditingkatkan. Yang terpenting menurutnya adalah membuat regulasi agar berpolitik itu tidak harus berbiaya tinggi.
"Kemarin kan Mendagri yang mengusulkan sendiri, bahkan mau dinaikan 10 kali lipat. Menurut saya, buat aturan untuk mengajukan perubahan undang-undang, agar dicapai cara berpolitik yang murah, (dalam) pemilu dan pilkada," kata Hidayat.
Hidayat juga menegaskan bahwa partainya tidak pernah mengusulkan dan meminta anggaran dana bantuan partai, apalagi sampai 10 kali lipat.
"Yang pasti, PKS tidak pernah meminta dan mengusulkan peningkatan anggaran dana parpol ini. Bahkan saya (merasa) aneh pemerintah yang mengusulkan, dan mereka juga yang tidak meneruskan," ujarnya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?
-
Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998