Suara.com - Calon Kepala BIN Sutiyoso memaparkan visinya dalam uji kelayakan (fit and proper test) calon kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) di Komisi I DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2015). Sutiyoso memaparkan, dirinya ingin membangun BIN yang tangguh dan profesional serta mampu menyediakan informasi intelijen secara cepat tepat dan akurat dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini untuk mencegah penangkal dan menanggulangi segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi keutuhan dan kepentingan nasional.
"BIN yang tangguh dan profesional itu tentu dengan semua aspek mulai dari struktur organisasinya sumber daya, kegiatan dan operasinya hingga perlatannya. Sehingga semua harus dibangun secara modern maju dan sejalan dengan standar terbaik di dunia. Ketangguhan dan profesionalisme tersebut sangat multak dibutuhkan guna menghasilkan intelijen negara yang cepat tepat dan akurat. Dan 3 unsur ini harus dipunya secara simultan," kata Sutiyoso dalam rapat, di Komisi I, Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Selain itu, Sutiyoso juga menyampaikan 11 butir misi, mulai dari penguatan koordinasi intelijen negara hingga modernisasi peralatan. Sedangkan, untuk program yang dirumuskan ada 8, di mana salah satunya adalah penguatan kelembagaan BIN yang meliputi 7 bagian.
Sutiyoso mengatakan, dirinya siap menjabat sebagai KaBIN dan sudah resmi mundur dari jabatannya di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
"Sejak 15 Juni 2015 secara resmi telah mengundurkan diri dari ketum PKPI. Ketika saya dipanggil presiden pada tanggal 8 Juni untuk dicalonkan cakabin saya langsung menyampaikan ke beliau bahwa saya akan segera mundur dari PKPI. Bagi saya bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan politik/golongan. Ini adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi," katanya.
Setelah memaparkan visi, rapat dilanjutkan secara tertutup. Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengetuk palu dan meminta waktu skors untuk mengosongkan ruang rapat.
"(Visi) ini menunjukan pengalaman beliau orang yang lama di intelijen. Nah, Biasanya, kalau bicara misi itu makin canggih, dan pertanyaan akan makin njelimet. Karenanya, misi dan program tertutup karena pertimbangan kerahasiaan dan sensitivitas keamanan," kata Mahfudz.
Berita Terkait
-
5 Mobil Matic Bekas Mesin Bertenaga dan Kabin Lega untuk Taksi Online
-
5 Mobil Keluarga Bekas Mulai Rp70 Jutaan, Irit dan Kabin Luas
-
Sutiyoso Dorong Penertiban Tiang Monorel Senayan, DPRD Buka Opsi Alih Fungsi
-
Mengapa Proyek Monorel Jakarta Gagal Terbangun?
-
Tiang Monorel Kuningan Akhirnya Dibongkar, Sutiyoso: Semoga Nggak Sakit Mata Lagi Kalau Lewat Sini
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
Terkini
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur