Mengapa Proyek Monorel Jakarta Gagal Terbangun?

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi memulai proses pembongkaran 109 tiang monorel yang telah mangkrak selama hampir 22 tahun di sepanjang Jalan Rasuna Said hingga Senayan, Rabu (14/1/2026).

Langkah ini tidak hanya menandai penataan estetika kota, tetapi juga menjadi titik akhir dari salah satu sejarah kegagalan investasi infrastruktur terbesar di ibu kota.

Lantas mengapa proyek Monorel Jakarta gagal?

Meski sempat dicanangkan pada tahun 2004 oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, proyek monorel Jakarta (Jakarta Eco Transport) terjebak dalam pusaran masalah yang kompleks.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat tiga faktor utama kegagalan proyek ini:

1. Ketidakpastian Skema Finansial: Proyek ini terlalu bergantung pada pendanaan swasta murni tanpa jaminan pemerintah yang memadai. Akibatnya, investor ragu terhadap tingkat pengembalian modal (Internal Rate of Return) yang ditawarkan.

2. Sengketa Ganti Rugi: Terjadi kebuntuan nilai ganti rugi tiang antara pemegang konsesi, PT Jakarta Monorail (JM), dengan kontraktor pelaksana, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sengketa ini mencapai angka ratusan miliar rupiah dan tidak menemui titik temu selama dua dekade.

3. Ketidaklayakan Teknis: Seiring berkembangnya teknologi, sistem monorel dinilai kalah efisien dibandingkan MRT dan LRT dalam hal daya angkut penumpang per jam (pax per hour per direction).

Proyek ini memiliki sejarah kepemilikan yang berliku dimana penggagasnya adalah era Gubernur Sutiyoso (1997-2007) sebagai bagian dari Pola Transportasi Makro. Saat itu pemegang konsesi nya adalah PT Jakarta Monorail (JM), yang sempat melibatkan Ortus Holdings (Edward Soeryadjaya) saat upaya revitalisasi tahun 2013.

Baca Juga: Usai Bea Cukai, Purbaya Kini Ancam Pegawai Pajak: Rotasi ke Tempat Terpencil hingga Dirumahkan

Sementara penggarap proyek adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk, yang membangun tiang-tiang tersebut namun menghentikan pengerjaan karena masalah pembayaran dari PT JM.

Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 Sutiyoso mengenang kembali awal mula munculnya ide pembangunan monorel Jakarta. Dia merasa lega atas pembongkaran tiang monorel di Rasuna Said setelah hampir 22 tahun mangkrak.

"Jujur saja, hari ini hati saya lega sekali dengan adanya kepastian yang dicanangkan oleh Pak Gubernur Pramono," kata Sutiyoso saat menghadiri peninjauan pemotongan tiang monorel di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Sutiyoso bercerita gagasan monorel muncul pada awal 2000-an ketika Pemprov DKI mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Saat itu, ia mengumpulkan para pakar transportasi dari berbagai universitas untuk merancang jaringan transportasi makro ibu kota.

"Hasil kajian itu menyimpulkan Jakarta perlu empat moda transportasi utama, yaitu MRT bawah tanah, monorel di atas, busway, dan waterway, yang terintegrasi satu sama lain," ujarnya.

Ia mengaku melakukan studi banding ke sejumlah negara, termasuk Kolombia, Filipina, dan Thailand. Dari sana, monorel dinilai sebagai moda transportasi massal yang cocok untuk kondisi kota besar, seperti Jakarta.

Namun, Sutiyoso menyadari kondisi sosial ekonomi pascakerusuhan Mei 1998 membuat kepercayaan investor terhadap Jakarta belum pulih.Karena itu, ia memutuskan memulai pembangunan transportasi yang tidak membutuhkan investor besar, yakni busway.

"Kalau semua menunggu kondisi sempurna, sampai hari raya kuda juga enggak jadi. Maka yang bisa langsung dikerjakan ya busway," tuturnya.

Di sisi lain, pembangunan monorel tetap dijalankan secara paralel. Proyek tersebut bahkan sempat dicanangkan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada 2004 dengan rencana investasi dari China. Namun, masa jabatan Sutiyoso berakhir pada 2007 dan proyek monorel tak berlanjut.

"Setelah itu saya tidak tahu lagi. Tahu-tahu mangkrak dan jadi besi tua yang merusak estetika kota," ungkapnya.

Sementara itu, Pramono juga memastikan pembongkaran tiang monorel mangkrak ini telah dikoordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Langkah itu dilakukan untuk memastikan penataan berjalan aman dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Secara khusus saya juga melaporkan kepada KPK supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Dan saya berterima kasih kepada Kejati DKI Jakarta yang memberikan dukungan penuh," ungkapnya.