Suara.com - Pengacara Bambang Widjojanto, Abdul Fickar Hadjar mengatakan jika korupsi tidak bisa diberantas hanya dari aspek hukum saja, namun juga harus didukung oleh aspek politis.
"Perjuangan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dari aspek hukum saja, ada aspek dukungan politis disana. Dalam hal ini adalah peran andil pemerintah," kata Fickar saat diskusi dengan wartawan di Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (5/7/2015).
Menurutnya aspek politis penting karena obyek penanganan KPK mayoritas ialah penegak hukum dan penyelenggara negara.
"Aspek politis karena di sini yang ditangani KPK biasanya penegak hukum dan para penyelenggara negara. Bukankah kejahatan yang memakai hukum sebagai alat pembenaran itu sulit dipecahkan," tambah Fickar.
Ia juga mengatakan kalau status tersangka yang disandang Abraham Samad dan Bambang Widjojanto lemah. Ia mengaku telah mengirim bukti lemahnya status tersangka tersebut ke Kejaksaan Agung.
"Ada langkah yang tidak terekspos, kami sudah mengirim surat ke Kejakgung sebelum kasus itu P21. Dalam surat tersebut kami jelaskan secara rinci kelemahan kasus BW dan AS," kata Fickar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO