Suara.com - Kapolri Badrodin Haiti menyanggah tudingan Presiden Gereja Injil Indonesia (GIDI) kalau kerusuhan di Kaburaga, Tolikara, Papua, adalah salah aparat yang tidak mengumumkan surat edaran pelarangan pengguanaan pengeras suara saat ibadah soalt Idul Fitri pada Jumat (17/7/2015).
Badrodin malah menuding balik Presiden GIDI yang tak bisa mengatur anggotanya agar tidak berbuat onar.
"Sangat tidak bijak kalau Presiden GIDI malah menyalahkan Polri. Seharusnya Presiden GIDI mencegah jamaahnya untuk tidak membubarkan jamaah salat Id di halaman Koramil," kata Badrodin melalui pesan singkat, Senin (20/7/2015).
Badrodin mengaku, telah menyambangi lokasi dan berdialog dengan Ketua dan Sekretaris GIDI Tolikara yang mengeluarkan edaran larangan menggunakan pengeras suara saat ibadah.
Badrodin mengklarifikasi, bahwa Kapolres Tolikara telah menerima surat edaran tersebut dan langsung diteruskan ke Bupati Tolikara. Namun, ketika itu Bupati sedang berada di Jakarta dan mengaku akan langsung menelepon panitia lokal (GIDI) untuk meminta penjelasan terkait surat edaran itu.
"Panitia lokal disana, yakni Pendeta Martin mengatakan setelah ditelepon Bupati dia akan meralat. Kemudian menjelaskan secara lisan ke Bupati untuk diteruskan ke Kapolres, namun sampai kejadian itu Kapolres mengaku sama sekali tak ada pemberitahuan," terangnya.
Menurut Badrodin, pihak GIDI tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai surat edarannya tersebut setelah memberikan klarifikasi kepada Bupati.
"Bahkan setelah menelepon Presiden GIDI, dia malah mengucapkan selamat Idul Fitri. Apanya yang harus disosialisasikan," imbuhnya.
Sebelumnya, pendeta Dorman mengatakan, sudat edaran itu dikeluarkan karena pengeras suara dengan tempat seminar nasional/internasional yang diselenggarakan GIDI sangat dekat. Yaitu hanya berjarak sekitar 250 meter, sehingga suara jamaah yang melakukan ibadah solat Id mengganggu acara GIDI.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekelompok pemuda menyerang umat Muslim yang hendak sembahyang Idul Fitri di sebuah masjid di Karubaga, Tolikara, pada Jumat (17/7/2015). Konflik sentimen agama tersebut baru pertama kali terjadi di wilayah Tolikara yang biasanya hidup rukun.
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI