Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edy Purdijatno mengemukakan Presiden Joko Widodo memerintahkan tiga hal terkait kericuhan di Karubaga, Kabupaten Tolikara.
"Tiga hal itu, pertama Pak Presiden minta agar ruang komunikasi antarumat beragama di Papua terus didorong, sehingga permasalahan tidak meluas," kata Menkopolhulam Tedjo Edy Purdijatno saat berada di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (25/7/2015).
Kedua, kata Menkopolhukam, Jokowi meminta agar rumah kios dan tempat ibadah yang kena musibah di Karubaga segera dibangun kembali.
"Ketiga, Pak Presiden minta penegakan hukum terkait masalah Tolikara harus dikedepankan," katanya.
Mengenai pembangunan rumah kios dan tempat ibadah, ungkap Menkopolhukam, pemerintah telah siapkan dana untuk hal itu.
"Hanya sekarang soal lahan untuk tempat pembangunannya kembali, pemerintah daerah yang akan mengaturnya, termasuk soal lahan atau tanah yang disampaikan ada kendala, tapi saya yakin hal itu bisa secepatnya diselesaikan dan dibangun," katanya.
Sebelumnya, Menkopolhukam Tedjo Edy Purdijatno beserta rombongan Jumat (24/7/2015) sore menemui jajaran Forkompinda Papua di Gedung Sasana Karya Kompleks Kantor Gubernur Papua membahas mengenai Kabupaten Tolikara. Ia tiba di Bandara Sentani pukul 12.00 WIT lalu menuju Kantor Gubernur Papua bersama Deputi 6 Polhukam Arif Mukiyat.
Tiba di Bandara Sentani, Menkopolhukam dijemput oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, Dandim 1701 Jayapura Letkol Suyoyok Pranowo, Asisten 1 Gubernur Papua Doren Wakerkwa dan Danlanud Jayapura Kolonel Pnb I Made Susila Adyana.
Menkopolhukam disambut Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan, Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende, Ketua DPR Papua Yunus Wonda, Kajati Papua Herman da Silva dan Presiden GIDI Dorman Wandikmbo.
Malamnya, Menkopolhukam makan malam dan dialog bersama wartawan di Kota Jayapura dan bertatap muka dengan pengurus KNPI Provinsi Papua disalah satu restauran ternama di Ibu Kota Provinsi Papua.
Pada momentum itu, Menkopolhukam menyampaikan kepada wartawan bahwa masalah di Karubaga, Kabupaten Tolikara telah ditangani secara bijak dan arif, pemerintah terus mendorong penyelesaian kasus tersebut.
"Harapannya semua pihak bisa bijak, untuk mendorong masalah ini agar tidak meluas. Karena dalam pertemuan saya dengan Gubernur Papua dan pihak-pihak berkompeten, termasuk Presiden GIDI, Ketua NU Papua Toni Wanggai mereka menyatakan mampu menyelesaikan persoalan yang dialami," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana