Suara.com - Kepolisian Daerah (Polda) Papua mencatat ada 3 kabupaten pelaksana Pilkada serentak di Provinsi Papua masuk dalam peta rawan konflik. Bahkan kerawanan itu tergolong tinggi.
Kepala Biro Ops Polda Papua Kombes Pol Tatang menyebutkan ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Asmat, Pegunungan Bintang dan Yahukimo.
"Tiga daerah tersebut merupakan daerah potensi konflik yang sangat tinggi, tapi kami dari Polda Papua bersama Kodam XVII/Cenderawasih telah melakukan koordinasi pola pengamanan agar tidak terjadi konflik di daerah tersebut," kata Tatang di Jayapura, Kamis (6/8/2015).
Hanya saja masih ada 8 kabupaten lagi yang juga berpotensi konflik saat penyelenggaraan Pilkada serentak.
"Kalau Pilkada serentak di Papua konflik horizontal dapat dipastikan bisa terjadi, maka itu, kita akan melakukan pengamanan yang kuat, agar pelaksanaan pesta demokrasi di Papua bisa berjalan lancar dan sukses," ujarnya.
Sementara, TNI di Papua berjanji akan membantu mengamankan Pilkada serentak. Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Tatang Sulaiman mengatakan TNI statusnya memberikan tambahan personel. Dia menambahkan Kodam XVII Cenderawasih dalam menghadapi pilkada serentak 2015 mendapat tiga bantuan helikopter dari Mabes TNI.
"Kodam siap sukseskan Pilkada serentak di Papua, kalau polda minta bantuan pengamanan, baru kita geser pasukan, dan kodim-kodim di daerah sudah siap untuk membantu Polres setempat," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen