Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mendukung surat edaran Kementerian Pertahanan yang memperbolehkan poligami.
"Boleh poligami, asal berani," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (10/8/2015).
Menurutnya, poligami adalah hak seseorang. Dia juga tidak mau turut secara dalam soal hubungan poligami atau poliandri sekalipun.
Asalkan, sambungnya, suami istri yang terkait poligami ini tidak ada yang berkeberatan dan mempermasalahkannya di kemudian hari.
"Saya enggak mau campurin urusan orang, selama istri suaminya nggak ngadu (ke polisi). Poligami istri dua. Kalau suaminya dua? Poliandri. Boleh ga tuh? Dalam agama boleh gak? Makanya saya nggak urus deh, sampai ada surat pasangan keberatan baru kami urus," ujarnya.
Untuk diketahui, Kementerian Pertahanan, lewat surat edaran yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan, mengeluarkan izin untuk berpoligami. Surat yang ditandatangani tanggal 22 Juli ini mengatur syarat untuk pegawainya berpoligami.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara