Inikah Nama Enam Menteri yang Bakal Diganti dan Penggantinya?

Suara.com - Hari ini, Rabu (12/8/2015), kabar perombakan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat kencang. Ada enam menteri yang dikabarkan akan diganti Presiden di Istana Negara siang ini.

Tak hanya nama-nama menteri yang akan diganti yang beredar luas, nama-nama tokoh yang akan menggantikan mereka pun beredar.

Berdasarkan penelusuran Suara.com, enam menteri yang bakal diganti yaitu Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soedarman, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Sedangkan nama-nama penggantinya ialah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan akan menggantikanTedjo Edhy, mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution akan menggantikan Sofyan Djalil, mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid: Rizal Ramli akan menggantikan Indroyono Soedarman.

Selanjutnya, mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional Thomas Lembong akan menggantikan Rachmat Gobel, politisi PDI Perjuangan Pramono Anung akan menggantikan Andi Widjajanto,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago digantikan Sofyan Djalil, dan terakhir Sofyan Djalil akan menggantikan Andrinof Chaniago.

Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari Istana. Tapi Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPR Johnny G. Plate mengaku sudah dipamiti langsung oleh Tedjo Edhy. 

"Mas Tedjo sudah kabari ke saya. Dia kirim pesan langsung. Dia akan diganti," kata Johnny kepada Suara.com.

Apa tanggapan Partai Nasdem dengan kehilangan menteri di Kabinet Kerja? Apakah keberatan?

"Tidak apa-apa. Karena Nasdem dari awal sudah komitmen untuk membangun bangsa," kata Johnny. "Kalau mau diganti, silakan, itu kewenangan Presiden."

Pimpinan DPR telah menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi karena Presiden memiliki hak prerogatif.