Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan jika umumnya reshuffle kabinet dilaksanakan minimal setelah setahun masa kerja menteri.
"Untuk reshuffle, rasionalnya setahun-lah baru ada kebijakan reshuffle. Jangan baru enam bulan sudah gembar-gembor reshuffle. Karena setelah setahun, kita baru bisa menilai kinerja menteri tersebut seperti apa. Ya, semoga ini didengar oleh Presiden," kata Zulkifli kepada wartawan, di kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2015).
Zulkifli juga mengatakan bahwa PAN merupakan partai yang mendukung pemerintah. Menurutnya, segala keputusan pemerintah yang pro rakyat akan didukung sepenuhnya oleh PAN.
"PAN kan juga mitra pemerintah. Jadi tiap-tiap keputusan yang diambil pemerintah akan PAN dukung, selama pro rakyat. Kalau keputusan pemerintah dirasa kurang pro rakyat, kita sebagai mitra juga wajib menegur," tambahnya.
Zulkifli mengatakan pula bahwa PAN juga mendukung kedua kubu (koalisi) yang sekarang ada di pemerintahan. Dia pun mengatakan jika PAN merupakan mitra kerja bagi kedua kubu tersebut.
"Kita ini juga mitra kerja semua kubu di pemerintahan. Nggak peduli dia dari KMP (Koalisi Merah Putih) atau KIH (Koalisi Indonesia Hebat), selama bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, pasti kita dukung. Karena menurut PAN, kepentingan masyarakat jauh lebih penting dari kepentingan pribadi atau kelompok," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional