Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengimbau para pelaku usaha di Indonesia untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif, meskipun Indonesia sedang mengalami perlambatan ekonomi.
"Kami minta agar pengusaha melakukan siasat untuk menghadapi ekonomi sekarang ini, tetapi siasatnya jangan sampai melakukan PHK," kata Menaker Hanif, di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri acara penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 di depan rapat paripurna DPR RI.
Imbawan itu disampaikan Menaker guna merespon peristiwa banyaknya perusahaan berskala global yang melakukan PHK.
Menurut Hanif, selama semester I 2015, ada sekitar 30 ribu pekerja yang "dirumahkan".
Dia juga menilai bahwa peristiwa PHK besar-besar yang terjadi di beberapa negara di dunia saat ini sudah pada taraf yang cukup mengkhawatirkan.
Oleh karena itu, kata Hanif, fenomena PHK secara masif yang terjadi di dunia saat ini menjadi perhatian pemerintah, karena dapat berimbas terhadap kondisi Indonesia.
Dia mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mendata jumlah pekerja di Indonesia yang telah mengalami PHK sepanjang 2015.
"Berdasarkan hitungan sementara, tahun ini yang 'lay off' atau dirumahkan sementara itu ada kurang lebih 30.000 orang," ungkap dia.
Hanif menjelaskan bahwa para pekerja yang dirumahkan sementara itu sebagian besar berasal dari perusahaan yang bergerak di sektor industri manufaktur.
"Kebanyakan mereka dari industri manufaktur, terutama garmen. Ini karena keadaan ekonomi ya, dunia usaha kan melakukan efisiensi karena pada tahun lalu kan tidak ada perlambatan ekonomi," ujar dia.
Namun, dia berharap perlambatan ekonomi di Indonesia dapat segera diatasi dan pertumbuhan ekonomi bisa terakselerasi, sehingga kondisi sektor-sektor usaha dapat membaik dan tindakan PHK di Indonesia pun dapat ditekan.
Menaker juga mengaku optimistis kondisi ekonomi Indonesia ke depan akan lebih baik sehingga penyerapan tenaga kerja pun akan bisa ditingkatkan.
"Saya optimistis kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan akan bisa memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga dunia usaha yang saat ini agak sulit itu dalam waktu ke depan akan bisa diperbaiki," kata Hanif. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim