Jokowi Diingatkan Dana Desa Rawan Korupsi

Suara.com - Anggota komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengingatkan Presiden Joko Widodo jika dana desa yang nilainya meningkat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 rawan korupsi.

"Jangan sampai terjadi kebocoran di sana-sini. Itu harus dilakukan pengawasan dan peraturan dari Bupati dan menteri dalam negeri," kata Hendrawan di warung daun, Cikini, Jakarta, Minggu (15/8/2015).

Seperti diketahui, alokasi dana transfer daerah dan dana desa tahun 2016 mengalami peningakatan, yakni Rp782 triliun. Nilai itu lebih besar hampir Rp2 triliun lebih ketimbang belanja di Kementerian dan Lembaga.

Dengan peningkatan itu, dia berharap bisa dimanfaatkan untuk membangun desa. Sehingga tidak menggantungkan kebutuhan dari impor.

"Perjalanan bangsa kedepan akan menghadapi kesulitan, karena harus membangun kehidupan sosial dan mengubah pola pikir masyarakat. Dengan dana desa ini, saya harap Indonesia lebih baik ke depannya dan hal ini saya rasa realistis bisa tercapai," jelasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, dana desa akan berdampak pada berkembangnya industri lokal seperti ternak dan hasil tani. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada turunnya ketergantungan impor Indonesia. Hendrawan juga mengatakan hal tesebut harus didukung semua elemen. Mulai dari pemerintah sampai masyarakat, agar semua yang telah dicanangkan dapat terlaksana.

"Kita nggak bisa jalan sendiri juga, karena semua di sini punya andil sesuai porsinya masing-masing. Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sampai masyarakatnya sendiri," katanya.