Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku, banyak berbicara mengenai sistem parlemen Indonesia saat menerima kunjungan dari perwakilan anggota kongres Amerika Serikat (AS) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (16/8/2015).
Dihadapan para anggota kongres AS itu, Fahri juga membeberkan prestasi yang telah diraih anggota dewan terkait Undang-undang Otonomi Daerah.
"Kami memang tidak menganut sistem federal, kami sistem negara kesatuan. Tetapi kami telah mengintroduksi otonomi berkali-kali. Mulai otonomi tingkat 2 kabupaten/kota dan sekarang ini dengan adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu ada otonomi tingkat 3 yaitu desa," kata Fahri usai menggelar pertemuan dengan beberapa anggota kongres Amerika di gedung DPR, Jakarta, Minggu (16/8/2015).
Dikatakan Fahri, jika anggota kongres AS itu juga kaget dengan populasi rakyat yang cukup besar, Indonesia bisa menganut sistem negara kesatuan.
"Memang mereka itu federasi. Tadi mereka itu juga kaget. Nanya, kok bisa ya, negara kalian begini besar kok sistemnya ga federal. Bagaimana mengelola perbedaan yang luar biasa itu," katanya.
Menurut politikus PKS ini, ada banyak kesamaan mengenai mengenai sistem parlemen yang diterapkan antara Amerika dan Indonesia. Namun, dia mengaku jika Indonesia masih tertinggal jauh dengan sistem perwakilan rakyat yang dikelola parlemen AS. Apalagi, kata Fahri anggota dewan di AS juga disokong fasilitas pendukung yang sudah maju.
"Kita tau parlemen amerika serikat kongresnya, senatnya itu kuat-kuat. Kenapa mereka kuat, karena sistem pendukungnya kuat. Mereka punya perpustakaan terbesar di dunia. Di sekitar kongresnya itu banyak museum. Orang bisa mengenal memori sejarahnya," katanya.
Meski demikian, kata Fahri, para perwakilan kongres AS mengapresiasi sistem demokrasi yang dijalankan pemerintah Indonesia pada saat era reformasi 1998.
"Tadi mereka kaget, kami 17 tahun yang lalu, waktu memulai reformasi, kami tidak punya staf. Baru kami tambah satu, tambah 2 dan kami tambah 5. Wah mereka bilang itu udah hebat sekali kemajuannya. Dan itu, cara kita membangun demokrasi," katanya.
Untuk bisa mencapai kemajuan yang signifikan, Fahri berharap DPR dengan pemerintah bisa melakukan pertemuan kembali dengan parlemen AS untuk membahas sistem keterwakilan secara mendalam.
"Atas kesaman-kesaman itu, tadi saya challenges mereka, kalo selama ini kan kita pasif, kalau diundang kita datang. Bisa gak kita mulainya itu agak dalem. Diskusi dengan Amerikanya itu agak dalem. Artinya kedua belah pihak. Kalau kita mau ngatur pertemuan segera, ya kita atur segera. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lebih kuat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah