Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Sutiyoso dilantik sebagai Panglima TNI dan Kepala BIN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7). [Setpres]
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pernah ditawari uang ratusan miliar oleh eksportir beras asing agar mau merayu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan ketika itu Rachmat Gobel untuk menerima impor beras. Namun, Gatot mengaku menolaknya.
"Ada orang dari negara tetangga menawarkan ke saya, Pak Gatot saya kasih uang Rp500 miliar. Kemudian saya coba bercanda bilang sama Pak Mentan, ada tawaran nih Rp1 triliun agar terima impor. Tetapi Pak Mentan bilang pak saya ini anak petani, jadi saya tidak mau rugikan petani. Jadi kami sama, dan menolak. Begitu juga dengan Pak Rachmat (Rachmat Gobel, mantan Mendag) tetap menolak," kata Gatot saat memberi sambutan dalam acara rapat khusus peningkatan industri perberasan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2015).
Gatot mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang menggalakkan swasembada pangan. Lalu, Gatot menceritakan pengalamannya ketika masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat diajak rapat bersama Menteri Pertanian di tengah hutan.
"Waktu itu Presiden Jokowi datang saat kami rapat, Presiden memerintahkan tiga tahun kita wajib swasembada pangan. Kalau tidak Mentan akan dicopot, dan memerintahkan kepada TNI untuk membantu," katanya.
"Saya tidak mau menteri dicopot, kalau tidak swasembada pangan tiga tahun, Kasad juga dicopot sama Mentan," Gatot menambahkan.
Gatot mengungkapkan selama ini petani hanya dijadikan alat kepentingan oleh sekelompok orang untuk meraup keuntungan.
"Perlu ciptakan swasembada pangan, bahkan kalau perlu revolusi. Pak Soekarno bilang negara-negara lain akan iri dengan Indonesia dan itu sudah mulai," kata Gatot.
"Ada orang dari negara tetangga menawarkan ke saya, Pak Gatot saya kasih uang Rp500 miliar. Kemudian saya coba bercanda bilang sama Pak Mentan, ada tawaran nih Rp1 triliun agar terima impor. Tetapi Pak Mentan bilang pak saya ini anak petani, jadi saya tidak mau rugikan petani. Jadi kami sama, dan menolak. Begitu juga dengan Pak Rachmat (Rachmat Gobel, mantan Mendag) tetap menolak," kata Gatot saat memberi sambutan dalam acara rapat khusus peningkatan industri perberasan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2015).
Gatot mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang menggalakkan swasembada pangan. Lalu, Gatot menceritakan pengalamannya ketika masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat diajak rapat bersama Menteri Pertanian di tengah hutan.
"Waktu itu Presiden Jokowi datang saat kami rapat, Presiden memerintahkan tiga tahun kita wajib swasembada pangan. Kalau tidak Mentan akan dicopot, dan memerintahkan kepada TNI untuk membantu," katanya.
"Saya tidak mau menteri dicopot, kalau tidak swasembada pangan tiga tahun, Kasad juga dicopot sama Mentan," Gatot menambahkan.
Gatot mengungkapkan selama ini petani hanya dijadikan alat kepentingan oleh sekelompok orang untuk meraup keuntungan.
"Perlu ciptakan swasembada pangan, bahkan kalau perlu revolusi. Pak Soekarno bilang negara-negara lain akan iri dengan Indonesia dan itu sudah mulai," kata Gatot.
Komentar
Berita Terkait
-
Panglima TNI: Prajurit Bantu Membangun Puluhan Kios di Tolikara
-
Jenderal Gatot Janji Selesaikan Tugas yang Dirintis Moeldoko
-
Sertijab Panglima TNI, Alutsista dari Tiga Matra Ikut Dipamerkan
-
Konflik Penerbad vs Brimob, PR Besar Panglima TNI Baru
-
Hari Ini, Jenderal Gatot Nurmantyo Dilantik Jadi Panglima TNI
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Kejagung Sita Uang Tunai dan Emas di Kantor Tersangka TPPU Zarof Ricar
-
Amerika Serikat Siapkan 10.000 Tentara Tambahan Antisipasi Perang Lanjutan Melawan Iran
-
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UBL Memanas, Dosen Terduga Pelaku Laporkan Balik Mahasiswi
-
Walhi Soroti Pertemuan Satgas PKH dengan Gubernur Sherly Tjoanda, Ada Apa?
-
RUU Pemilu Jadi Tarik Ulur: Demokrat Nilai Tak Perlu Buru-Buru, Golkar Minta Segera Dibahas
-
Israel Diserang Jutaan Lebah, Warga Zionis Ketakutan Yakin Itu Kiriman dari Tuhan
-
Perang Bikin Harga-harga Naik, Kaesang Lobi Dubes Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk Pertamina
-
DPM Perdokjasi Resmi Bekerja Sama dengan 13 Asuransi untuk Perkuat Penilaian Klaim
-
Polisi Selidiki Kasus Begal Viral di Gunung Sahari Meski Korban Belum Melapor
-
Kemkomdigi Beberkan 7 Ancaman Digital yang Bisa Rusak Mental Anak: PP Tunas Hadir Untuk Melindungi